SIAGAINDONESIA.ID Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dua diantaranya menerima PMN Non Tunai tahun 2023.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).
“”Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023,” ujar Mohamad Hekal dikutip dari laman dpr.
Adapun PMN tunai untuk kesepuluh BUMN disetujui dengan rincian, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun.
“Yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT, ini penugasan ya,” ujarnya.
Untuk PT LEN Industri, Komisi VI menyetujui PMN tunai sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata sebagai bagian dari pengembangan usaha.
Lebih lanjut, sebagai bagian dari pengembangan usaha dan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, PMN untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food disetujui sebesar Rp2 triliun.
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui PMN kepada PT Hutama karya (Persero) sebesar Rp30,561 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas konstruksi JTTS tahap I dan tahap II.
Untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey, PMN sebesar Rp9,5 triliun disetujui untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi. “Serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika. Ini penugasan dan pengembangan usaha,” imbuhnya.
Sebagai dukungan penugasan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, disetujui PMN untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan, sebesar Rp6 triliun.
Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetujui PMN sebesar Rp4,1 triliun untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek KCJB. Untuk PT Reasuransi Indonesia Utama, PMN sebesar Rp3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
PMN kepada Perum DAMRI sebesar Rp867 miliar. “Yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan. Ini penugasan dan pengembangan usaha,” lanjut politisi fraksi Gerindra ini.
Terakhir, kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia disetujui PMN sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui usulan PMN non tunai tahun 2023 untuk dua BUMN dengan rincian, kepada PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838,4 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
Sedangkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, disetujui PMN sebesar Rp2,6 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. “PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan mendalami dan memastikan PMN yang disetujui akan membawa hasil yang baik, tidak hanya sekedar menyandarkan keuangan BUMN kepada negara tetapi juga membuat korporasi yang sehat sehingga dapat memberikan pemasukan maksimal kepada negara.
“Tentu kami mengucapkan terima kasih dan memastikan para BUMN yang mendapat dukungan maksimal dari Komisi VI bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya.@
