SIAGAINDONESIA.ID Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, pernah bilang ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan maju Pilpres 2024.
Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Gibran pernah mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2024.
“Pada 2 Mei 2023 ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran apakah mau maju atau tidak sebagai cawapres, lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komarudin Watubun (Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan) bahwa tidak akan berproses ke sana, karena lahir dan dibesarkan di PDIP dan kemudian tahu ‘bahwa Bapak saya tahun depan akan habis kalau saya tidak berlabuh ke PDIP saya ke mana lagi’, nah ini suatu kebohongan,” kata Hasto pada awak media di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Bahkan kata Hasto, kepada Megawati Soekarnoputri selaku pucuk pimpinan PDIP terkait pencalonannya sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023 lalu, saat ditanya jawaban Gibran sama yakni tidak akan maju di Pilpres 2024.
“Ketika awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarnoputri juga bertanya hal yang sama dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju,” ucapnya.
Selain itu, Hasto juga mempertanyakan pencalonan Gibran sebagai cawapres yang telah melanggar konstitusi. Menurutnya, Walikota Solo itu telah melakukan abuse of power lantaran memanfaatkan kekuasaan ayahnya sebagai Presiden RI dengan mengerahkan perangkat kekuasaan.
“Nah kalau ini kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah kemudian yang mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat-alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDIP,” tegasnya.
Ditambahkan Hasto, jika Gibran menjadi salah satu kader yang berkhianat kepada partai, masih bisa dianggap sebagai hal yang biasa karena menjadi bagian dari dinamika organisasi.
“Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, pada demokrasi yang berkeadilan rakyat, apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan, maka ini menjadi suatu persoalan yang sangat serius bagi kita sebagai bangsa,” tandasnya.@
