Oleh: Salamuddin Daeng
ACARA mediasi dimulai dengan doa dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, momohon kepada Tuhan agar masalah Meikarta dengan ratusan konsumen yang mengadu kepada Menteri melalui layanan Pengaduan Benar PKP, segera dapat diselesaikan dengan baik.
Suasana forum mediasi yang dihadiri langsung oleh Bos Lippo Group James Riady dan John Riady CEO Lippo Karawaci menjadi hening. Ratusan konsumen yang penuh harap masalah mereka segera selesai mengamini doa yang diucapkan Menteri PKP. Perjuangan panjang dan penuh liku dalam upaya menuntut pengembalian uang yang dibayarkan kepada pengembang Meikarta, salah satu wilayah operasional Lippo Karawaci.
Bagi konsumen ini adalah pertemuan yang paling berharga. Di hadapan mereka ada bos besar Lippo Group. Mungkin ini yang pertama kali konsumen bisa bertemu langsung dengan bos perusahaan pengembang kelas kakap di Tanah air. Menanti ucapan konglomerat pemilik puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pengembang perumahan, rumah sakit, media massa, dan lain sebagainya. Konsumen berharap hari ini masalah mereka akan terang benderang, uang yang mereka telah dibayarkan kepada Meikarta dapat dikembalikan setelah penantian hampir 10 tahun.
Lippo Karawaci memang memiliki ambisi besar, perusahaan pemilik aset lebih dari 49,6 triliun rupiah ini rencana membangun puluhan ribu unit apartemen di lokasi yang disebut dengan nama Meikarta. Apartemen terjangkau yang disediakan bagi konsumen kelas menengah di Jakarta dan sekitarnya. Promosi dan iklan penjualan Meikarta begitu gencar, media media terkemuka seperti Kompas memasang iklan Meikarta “gila-gilaan” . Patut diakui promosi dan periklanan Meikarta adalah yang paling hebat yang pernah tergambar dalam sejarah promosi perumahan di Indonesia.
Namun situasi kurang berpihak kepada Meikarta. Ekonomi dunia belum pulih dari krisis gelembung sektor perumahan Tiongkok tahun 2014 dan ekor dari krisis perumahan subprime mortgage Amerika Serikat yang mengguncang dunia pada tahun 2008. Di Indonesia saat itu juga tengah terjadi gelembung harga perumahan yang dijawab oleh otoritas dengan peningkatan suku bunga, yang berakibat resiko perumahan meningkat. Pada bagian lain Meikarta dihadapkan dengan perizinan pengembangan apartemen mulai dari lahan, tanah, lingkungan dan lain sebagainya yang crowded. Infrastruktur pendukung yang rencana akan dibangun pemerintah juga mengalami keterlambatan karena masalah keuangan. Muaranya proyek Meikarta macet di tengah jalan.
Sejak pengaduan layanan Benar PKP dibuka pada tanggal 26 Maret 2025 ratusan konsumen mengadu. Layanan ini adalah inisiatif dari Menteri PKP dalam melaksanakan amanat UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Layanan yang sekaligus sebagai bukti bahwa Negara hadir di tengah-tengah rakyat, menerima keluhan dan pengaduan sekaligus memberikan solusi yang nyata atas semua pengaduan konsumen perumahan. Layanan pengaduan dibuat untuk tujuan yang besar yakni memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan negara dalam mendukung program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sejak layanan pengaduan Benar PKP dibuka, ratusan konsumen telah melayangkan pengaduan. Dirjen kawasan Pemukiman Fitrah Nur yang diberi tugas oleh menteri memimpin layanan Benar-PKP memaparkan kronologis pengaduan, tuntutan pengaduan dan setumpuk alat bukti pengaduan. Dalam paparannya Dirjen Fitrah menyebut sebanyak 75 persen dari pengaduan yang masuk ke Benar PKP adalah konsumen pengembang Meikarta. Setelah dilakukan verifikasi bukti yang disampaikan sebanyak 75 persen dari pengaduan menuntut pengembalian uang (refund), sisanya ada yang menuntut pengadaan unit, ada juga yang masih ragu-ragu.
Menteri Maruarar Sirait yang memimpin langsung mediasi kembali menanyakan kepada konsumen yang hadir, siapa saja yang menuntut pengembalian uang diminta untuk berdiri. Setelah itu, siapa saja yang belum mengajukan tuntutan yang pasti apakah refund atau unit apartemen agar berdiri untuk menyatakan apa alasannya. Semua agar Bos Lippo menyaksikan dan mendengar sendiri keluhan konsumen. Semua dilakukan secara terbuka dan transparan dalam forum mediasi ini.
Menteri meminta Meikarta, James Riady dan John Riady agar menyelesaikan masalah ini, membayar tuntutan konsumen paling lambat tiga bulan yakni paling lambat tanggal 23 Juli 2025. Sebagai bukti kesungguhan permintaannya, Menteri Maruarar bersedia menyerahkan semua gaji yang pernah beliau terima dahulu sebagai advisor Meikarta untuk didonasikan seluruhnya bagi usaha percepatan penyelesaian pengaduan konsumen Meikarta ini.
Proses mediasi berakhir, Bos Lippo James Riyadi berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, lebih cepat dari permintaan Menteri PKP. Lebih cepat lebih baik kata Pak James. Dia meminta semua syarat yang diperlukan bagi pengembalian dana atau refund agar dilengkapi. James Riady yakin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik dan pengembang yang merupakan kontraktor pengembang Meikarta akan mempermudah proses Refund.
Mediasi Pengaduan Benar PKP lalu diakhiri doa penutup yang dipimpin langsung oleh Pak James Riady atas permintaan Menteri Ara, memohon pertolongan Tuhan agar masa depan perumahan di tanah air Indonesia semakin terang benderang. Konsumen pulang dengan harapan besar, kali ini Meikarta tidak ingkar janji.@
*) Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
