SIAGAINDONESIA.ID Sosok Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, harusnya pindah ke istana dan menyuarakan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan dan sekaligus pujian itu disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung, dalam Sarasehan Kebangsaan 2, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Syarikat Islam, di Rumah Kebangsaan Syarikat Islam Jakarta, Minggu (14/8/2022).
Sarasehan itu bertema Menuju Kemerdekaan Sejati: Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial itu.
Acara yang juga dihadiri LaNyalla itu menghadirkan narasumber Ekonom Faisal Basri, Pengamat politik Rocky Gerung dan Pakar hukum tatanegara Refly Harun.
Rocky Gerung mengaku memimpikan suatu saat ada sosok seperti LaNyalla, yang pindah ke Istana Negara, dan berpidato soal langkah-langkah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Iya, saya ingin ada orang yang di sini, seperti Pak Nyalla, pindah ke istana. Pidato soal mewujudkan kemakmuran rakyat, soal pencapaian dan pengentasan kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.
Karena menurut dia, LaNyalla selalu panas dengan terus memproduksi pikiran-pikiran bernas dan fundamental.
LaNyalla, menurutnya, memiliki pikiran berapi-api dan ingin menyalakan akal sehat. Salah satunya adalah pikiran LaNyalla yang menggagas peta jalan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
“Semua yang di sini, termasuk Pak LaNyalla panas karena memproduksi panas pikiran. Di sisi lain ada seseorang yang diberi mandat sebagai kepala negara justru kepalanya tidak memproduksi pikiran,” paparnya.
Rocky Gerung juga mengaku sepakat dengan gagasan Ketua DPD RI terkait kembali ke UUD 45 naskah asli kemudian disempurnakan dengan adendum.
Alasannya, Konstitusi bangsa ini memang harus kembali ke desain dasar. Bukan menjadi bangsa yang liberalisme dan kapitalistik yang terjadi sekarang ini.
“Asal-usul kontitusi adalah anti kolonialisme dan imperialisme. Semangatnya adalah itu. Tetapi kenapa justru ada model penjajahan baru akibat keserakahan oligarki, sehingga terjadi disparitas yang semakin jauh,” tegasnya.
Sementara itu Refly Harun menjelaskan jika bicara soal perubahan Konstitusi, ada tiga kelompok yang berperan.
Pertama ada pihak yang tidak mau Konstitusi berubah, inginnya status quo. Artinya Konstitusi yang sekarang saja yang dijalankan
“Kelompok kedua yaitu Konstitusi perlu disempurnakan dengan konsep perubahan kelima UUD. Dalam hal ini mengakomodir capres perorangan,” ujarnua.
Sedangkan yang ketiga, adalah pihak yang kembali ke UUD 45 naskah asli sesuai konsep PPKI, lalu disempurnakan dengan adendum.
“Pada prinsipnya, sebagai bangsa yang mau maju negara ini tidak boleh tertutup. Harus berpikiran maju, sesuai perkembangan untuk mensejahterakan rakyat. Apalagi Konstitusi tidak bisa diubah secara parsial,” tuturnya.
Sementara Ekonom Faisal Basri, lebih banyak berbicara tentang rintihan bangsa karena semakin lama kekayaan alam semakin habis, karena dieksploitasi oleh oligarki.
“Kita ini sekarang soal pangan tak berdaulat, soal barang industri kita defisit. Bahkan kalau kita perang, diserang dan diblokade, kita habis karena tidak punya kedaulatan ekonomi,” paparnya.
Pada sarasehan itu, LaNyalla hadir didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Hadir juga Gus Aam (cucu KH Wahab Chasbullah, pendiri NU), Politisi Partai Gelora Dedi ‘Miing’ Gumelar, Presiden Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, dan para pimpinan Syarikat Islam lainnya.@
