SIAGAINDONESIA.ID Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat 27 kadernya termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, yang mendapatkan perintah langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai.
Menurut PDIP, Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” kata Komaruddin dalam keterangan resminya, Senin (16/12/2024).
Selain Jokowi, sejumlah nama lainnya juga dipecat karena melanggar etik partai, terutama terkait dengan pencalonan diri dalam Pilkada dan Pilpres 2024 dari partai lain.
Beberapa di antaranya termasuk Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden dari partai lain, serta Muhammad Bobby Afif Nasution yang maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur dari partai lain.
“Gibran Rakabuming Raka melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain. Muhammad Bobby Afif Nasution melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai lain,” kata Komaruddin.
Sementara itu alasan PDIP baru sekarang melakukan pemecatan karena menghormati martabat keluarga Jokowi.
“Saya menyatakan Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yg harus dihormati semasa menjabat,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).
Deddy menegaskan PDIP ingin fokus pada pelaksanaan pemilu di sepanjang tahun 2024 ini. Hal itu juga menjadi salah satu alasan banteng memecat Jokowi, Gibran dan Bobby.
“Setelah Pilpres dan Pileg kami ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional. Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” katanya.
“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Ia menambahkan, PDIP tidak ingin ada narasi negatif yang tertuju pada keluarga besar Jokowi jika melakukan pemecatan pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung.
“Kami tidak ingin ada narasi jahat melakukan pemecatan karena anak mantu beliau bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi,” ujarnya.
“Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” demikian Deddy Yevri Hanteru Sitorus.@
