SIAGAINDONESIA.ID Pendangkalan alur pelayaran di sejumlah daerah yang menjadi polemik mendapat perhatian dari partner kerja Pelindo. Diantaranya asosiasi Pelayaran Rakyat (Pelra) dan asosiasi Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai (Iperindo). Holding Pelindo sebenarnya bisa mempermudah kordinasi antar pelabuhan milik pelindo, BUMN tugasnya agen pembangunan tidak melulu cari untung tapi memberikan pelayanan masyarakat dan menfasilitasi gerak tranportasi untuk kelancaran distribusi logistic se nusantara.
“Pelindo cari untung melulu tetapi abaikan pelayanan,” demikian dikatakan Ketua DPP Pelayaran Rakyat (Pelra) Bidang Kerjasama, Salehwangen Hamsar.
Menurutnya polemik pendangkalan alur pelayaran sudah sejak lama terjadi dan korbannya termasuk kapal-kapal rakyat. Dulu ketika alur pelayaran di Pelabuhan Kalimas masih dalam, ratusan kapal kayu melakukan bongkar muat setiap hari. Kalimas menjadi ikon kapal rakyat.
“Akibat pendangkalan parah sekarang paling banyak dua kapal dalam seminggu beraktivitas di Kalimas,” jelasnya.
Di Jatim pelabuhan Pelindo yang bermasalah akibat pendangkalan selain Kalimas juga terjadi di pelabuhan Pelindo di Probolinggo dan Pasuruan.
“Keluhan pendangkalan sering dilaporkan dari anggota Pelra lainnya seperti Sampit, Kumai, Semarang, Sunda Kelapa, Banjarmasin, hampir semua pelabuhan,” kata Salehwangen Hamsar yang juga Ketua Pelra Jawa Timur dan Bali itu.
Soal pendangkalan alur pelayaran juga dianggap mengganggu dan merugikan Industri Kapal Lepas Pantai.
“Iperindo Jawa Timur sudah menyurati Pelindo terkait pendangkalan di Kali Perak,” Demikian Ketua Iperindo pusat, Anita Puji Utami beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada tujuh galangan kapal di alur pelayaran Kali Perak Surabaya yang terancam berhenti aktifitasnya akibat pendangkalan.
“Kami Terpaksa harus mengeruk sendiri alur di depan agar kapal bisa ke keluar masuk galangan,” jelas manager Galkap PT Ben Santoso, Bertus.
Menurutnya alur pelayaran Kali Perak tanggung jawab Pelindo sebab setiap tahun Galangan Kapal di Kali Perak bayar sewa lahan ke Pelindo.
“Sudah ada usaha Galkap yang mati karena alurnya tertutup lumpur,” tambah Momon Hermono mantan Ketua Iperindo Jawa Timur yang mengaku sudah berulangkali beraudiensi dan menyurati Pelindo namun tidak ada realisasinya.
“Pendangkalan memang terjadi pada alur yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Pelindo di Belawan, Bengkulu, Kumai, Sampit, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, namun hanya pelabuhan Bengkulu yang terdampak dari pendangkalan tersebut,” ujar Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki seperti dilansir dari detikcom, Minggu (27/4/2025).
Ardhy mengatakan, Pelindo sebagai operator pelabuhan, menyatakan kesiapannya untuk menangani permasalahan pendangkalan alur pelayaran. Hal ini guna menjaga kelancaran dan keselamatan aktivitas kepelabuhanan.
Selanjutnya dikatakan saat ini pihaknya menunggu pemberian kewenangan dari Pemerintah Indonesia, baik melalui penugasan khusus atau pemberian konsesi pengelolaan alur. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional dan efektivitas pelaksanaan pengerukan, diperlukan dukungan skema pembiayaan yang jelas.
Sebelumnya Gubernur Bengkulu Helmi Hasan fokus dan serius menangani pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan Pulau Enggano terisolir hingga krisis pangan. Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan bahwa pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai telah terjadi sejak lama.
Menurut Teuku, kondisi pendangkalan semakin parah akibat tarik-ulur kewenangan antara KSOP dan Pelindo. Akibatnya, hingga kini Pelindo belum mampu mengatasi pendangkalan meski telah banyak meraup keuntungan dari aktivitas di pelabuhan itu.
“Karena pengerukan tak kunjung dilakukan Pelindo, saat ini situasi sudah dalam kondisi gawat darurat. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti kelangkaan BBM hingga terisolirnya warga di Enggano,” ungkap Teuku kepada awak media.@masduki/bbs
