SIAGAINDONEDIA.ID. Pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahun memberikan suntikan dana berupa penyertaan modal baik kepada BUMD PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) sebagai induk perusahaan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) maupun kepada DABN sendiri sebagai pengelola Pelabuhan Probolinggo Baru. Besarnya bervariasi yang jelas puluhan hingga ratusan miliar Menurut hasil penelusuran Maritimnews.co. pada tahun 2020-2021 tambahan setoran modal dari Pemprov Jatim untuk BUMD Petrogas Jatim Utama (PJU) sebesar Rp 263 miliar sedangkan untuk DABN sebesar Rp 66 miliar. Perlu dipertanyakan pula ada dana sebesar Rp 187 miliar yang belum diklarifikasi. Tahun 2023 ini Kembali Pemprov Jatim mengucurkan dana sebesar Rp 130 miliar ke DABN untuk pembangunan infrastruktur yaitu perpanjangan dermaga dan pembangunan dua unit gudang seluas 3000 meter persegi.
Salah seoarang penggagas dibangunnya Pelabuhan Probolinggo Baru, Yusuf Husni yang diwawancarai mengatakan, kinerja DABN sangat mengecewakan jika hanya memberikan kontribusi Rp 2,2 miliar. Sebab lanjut mantan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar tersebut Pelabuhan Probolinggo Baru posisinya sangat strategis berada di Hinterland Probolinggo yang dikelilingi ratusan perusahaan besar serta memiliki SDA melimpah yang berada di Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Sirubondo. Kedua, Pelabuhan Probolinggo Baru pemain tunggal, saingannya Pelabuhan Tanjung Tembaga milik Pelindo mati suri, hidup enggan mati tak mau. “Ada dua alternatif jika ingin pelabuhan probolinggo dikelola secara professional, bubarkan DABN dan ganti dengan Badan Usaha Kepelabuhanan baru,” jelas Yusuf Husni yang tidak setuju jika usulan PT. DABN menjadi BUMD mandiri disetujui Pemprov Jatim mengingat tidak berprestasi,
Ditambahkan olehnya, sebelum dibubarkan kinerja keuangan DABN wajib diaudit oleh auditor independen untuk mengurai benang kusutnya. Sebab lanjutnya, dari fasilitas Pelabuhan antara lain memiliki lima dermaga dan pergudangan serta lapangan penumpukan barang untuk container sudah sangat memadai. “Atau pengelolanya tidak mampu karena memang bukan profesional di bidang kepelabuhanan, seharusnya mereka dipilih melalui uji kompetensi dan fit and proper test. Direksinya jangan asal comot saja,” tegas Yusuf Husni.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, setidaknya hampir satu triliun dana yang dihabiskan untuk membangun Pelabuhan Probolinggo Baru yang dibangun sejak tahun 2007 itu. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yaitu Badan Usaha Kepelabuhanan yang mengelola Pelabuhan Probolinggo Baru saham terbesarnya dimiliki PT. Jatim Petroges Utama, salah satu BUMD milik Pemprov Jatim. DABN dinilai tidak profesional mengelola pelabuhan Probolinggo Baru. “Fasilitas pelabuhan yang dibangun cukup memadai dan Pelabuhan Probolinggo berada di hinterland kawasan industri Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Lumajang yang sangat membutuhkan pelabuhan. Hal itu dikatakan, Ketua Forum Masyarakat kelautan, Maritim, Perikanan, Oki Lukito.
Di Pasuruan ada kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate (PIER) dan sejumlah perusahaan industri besar lainnya seperti Cheil Jedang perusahaan yang berbasis Bioteknologi yang setiap 6 bulan mendatangkan 150 ton raw sugar dan tepung. Selain itu ada Indofood Sukses Makmur, Sampoerna, Nestle, Kimia Farma dan banyak lagi. Di Lumajang ada Pasir besi, Probolinggo dan Jember punya pabrik semen, triplek, pupuk, pengolahan ikan. “ Sementara ini mereka belum sepenuhnya mau memanfaatkan Pelabuhan Probolinggo Baru. “Raw Sugar sekarang sebagian hengkang dan kembali lagi ke Tanjung Perak, dan batu bara kembali ke Pelabuhan Gresik diduga akibat kurang kodusifnya kinerja Pelabuhan Probolinggo Baru,” jelas Oki Lukito yang juga anggota Dewan Pakar PWI Jatim itu.
Pemasukan DABN yang rutin diperoleh dari jasa tambat di kolam labuh. Ada tiga tambatan, Jeti Satu, Jeti sisi luar dan Jeti sisi dalam, terdapat dua gudang masing masing selaus 1.200 M2, Container Yard. Pelabuhan Probolinggo sudah didukung keberadaan Kantor Pengawasan dan Penindakan (P2) Bea Cukai yang menjadi fasilitas untuk ekspor dan impor tetapi kegiatan ekspor impornya sepi. “Jadi direksi dan komisaris DABN seharusnya memiliki ilmu dan pengalaman bekerja di pelabuhan,” kata Oki Lukito menambahkan.
Potensi bongkar muat di Tanjung Perak sekitar 4 juta ton per tahun, 35 persen diantaranya lanjut Oki Lukito, adalah porsi hinterland Probolinggo. Jika komoditas barang domestik, ekspor, impor menggunakan fasilitas Pelabuhan Probolinggo Baru hal itu bisa menghemat biaya logistik sekitar 35 persen. “Peluang ini kenapa tidak ditangkap oleh DABN,” tanyanya. Info yang diterima oleh Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan konon kontribusi DABN ke PT. Petrogres Jatim Utama tahun lalu sekitar Rp 2,2 miliar padahal jika dikelola profesional setoran DABN bisa mencapai Rp 50 miliar per tahun. kelemahan ini tampaknya dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Jatim untuk menambah fasilitas pelabuhan. Tahun 2023 ini dibangun dermaga tambahan dan Gudang sekitar Rp 130 miliar.
Padahal pemasukan dari jualan air bersih saja ke kapal Rp 40 ribu per ton dan minimal per kapal mengisi 300 ton air bersih. “Pipa air di dermaga jebol sudah tahunan tetapi tidak segera dibetulkan dan inikan potensial loss yang seharusnya tidak boleh terjadi,” ungkapnya. sebelumnya pelabuhan Probolinggo Baru juga banyak dikunjungi kapal yang melayani Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) yang melayani sekitar 20 sumur migas di perairan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. “Mereka sangat membutuhkan air bersih dan ini pasar yang seharusnya bisa menambah pundi pundi DABN,” imbuhnya.
Hingga berita ini ditayangkan Dirut DABN yang dilantik akhir bulan Mei 2023 belum merespon permintaan konfirmasi maritimnews.co. Dilansir dari Liputan6.com, Komisaris PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) menunjuk Hadi Mulyo Utomo sebagai Plt Dirut berdasar surat keputusan pada 31 Mei 2023. (K)
Discussion about this post