SIAGAINDONESIA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe memperkaya diri dengan menggunakan uang negara.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/6/2023), Lukas Enembe menggelembungkan dana operasional untuk dirinya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Itu terhitung mulai tahun 2019 sampai 2022.
Marwata menyebut, sebagian besar dana operasional Lukas dibelanjakan untuk makan dan minum.
“Bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiga digunakan untuk belanja makan dan minum. Itu satu hari Rp 1 miliar untuk belanja makan dan minum,” bebernya.
Jumlah dana operasional untuk Lukas, lanjutnya, melebihi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Seharusnya dana operasional Gubernur Papua dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.
KPK, sebut Marwata, kemudian menelusuri pengeluaran untuk makan dan minum itu. Ternyata sebagian besar pengeluaran itu fiktif.
Penyidik telah mendatangi restoran yang dilaporkan mengeluarkan kuitansi untuk makan dan minum Lukas.
“Restorannya tidak mengakui bahwa kuitansi itu diterbitkan rumah makan tersebut,” ujar Marwata.
Selain belanja makan dan minum, KPK menelisik pengeluaran untuk keperluan Lukas lainnya. Hasilnya sama. Banyak yang fiktif.
“Ribuan kuitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi. Termasuk SPJ (Surat Perjalanan Dinas). Pertanggungjawaban dana operasional itu tidak berjalan dengan baik,” tandasnya.
KPK tengah menelusuri pengeluaran fiktif itu untuk keperluan Lukas pergi ke kasino di luar negeri.
“Mungkin sebagian besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi,” kata Marwata.
Dari sini, lembaga antirasuah mencurigai Lukas melakukan pencucian uang lewat kasino di luar negeri. KPK bakal bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura untuk menelusurinya.
KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Lukas,” demikian Marwata.@
Discussion about this post