SIAGAINDONESIA.ID Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,2 triliun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah disetujui sebagai bagian dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Surabaya.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan pengaspalan. Sebab, dalam pengajuan KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Rp11,2 triliun pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar), yang kemudian terkoreksi menjadi Rp11,9 triliun.
“Alhamdulillah, KUA-PPAS ini sudah menjadi nota kesepakatan dan akan diteruskan ke Banggar. Surat yang kami kirimkan akan dibahas dan diteruskan oleh Banggar,” kata Eri Cahyadi saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Rabu (17/7/2024).
Eri menjelaskan, penerimaan anggaran dari PKB yang semula berpusat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kini dapat dinikmati oleh Pemkot Surabaya, memberikan dorongan signifikan terhadap anggaran Kota Surabaya. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“PKB sebesar Rp 1,2 triliun ini masih bisa bertambah. Penerimaan ini akan digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan jalan dan pengaspalan,” ujarnya.
“Sebelumnya, hanya 30 persen dari PKB yang masuk, sedangkan 70 persen lainnya tidak masuk ke APBD Kota Surabaya. Dengan tambahan ini, kami bisa memperbaiki jalan-jalan yang dilalui kendaraan berat seperti truk,” imbuh Eri.
Lebih lanjut, Eri menegaskan pentingnya pemetaan jalan untuk menentukan tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, dan nasional dalam perbaikan infrastruktur. Sebab, dari sisi warga Surabaya, sebagian besar permasalahan di jalan, selalu mengadu ke Pemkot Surabaya.
“Masyarakat Surabaya biasanya bertanya kepada Wali Kota, ketika terjadi banjir atau kerusakan jalan. Dengan dana ini, kami akan memaksimalkan perbaikan jalan-jalan di Kota Surabaya,” tegasnya.
Terkait bidang pendidikan, Eri mengungkapkan rencana penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah-wilayah yang kekurangan sekolah. Namun, rencana tersebut akan berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) baik negeri maupun swasta terlebih dahulu.
“Ternyata ada wilayah-wilayah yang kekurangan sekolah. Jumlah murid yang akan masuk jauh lebih besar dari kapasitas yang ada. Oleh karena itu, kami akan menambah SMP baru di wilayah-wilayah padat seperti Sawahan,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
