SIAGAINDONESIA.ID, Banyuwangi – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto mewanti-wanti agar sekolah tak lagi membebankan biaya tambahan terhadap peserta didik baru. Termasuk melakukan pencegahan agar tidak ada anak putus sekolah.
Mengingat, pungutan di sekolah kerap terjadi setelah masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) usai yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Pungutan tambahan ini pernah terjadi pada saat pra sekolah sampai masa pengenalan.
“Saya tidak ingin di Banyuwangi ada anak yang putus sekolah karena tidak punya uang,” kata Michael kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).
Pendidikan dasar hingga menengah atas harus mendapat fasilitas dari pemerintah, sebagai bekal generasi penerus bangsa ini.
Terlebih, ketika terjun ke masyarakat, Ketua DPC Partai Demokrat ini menambahkan, kerap menerima keluhan adanya biaya tak terduga selama di sekolah, dalam bentuk iuran maupun sumbangan.
Misalnya, biaya-biaya tambahan itu berasal dari kebijakan sekolah yang belum adanya kesepakatan dengan wali murid.
Ia berharap, agar tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada wali murid yang bersifat memaksa. Apalagi hingga mengorbankan peserta didik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Banyak laporan ke saya soal pungutan uang, bahkan hingga menahan ijazah siswa yang telah lulus,” tegasnya.
Discussion about this post