Oleh: Salamuddin Daeng
BOLEH boleh saja sub holding Pertamina Patra Niaga utang besar besaran. Namun harus tetap menjadi perhatian dan diingat siang dan malam bahkan di dalam mimpi, bahwa Presiden kita Prabowo Subianto ingin membuat Indonesia swasembada energi BBM. Hal ini adalah misi yang bagus. Dengan demikain maka semua program termasuk program mencari utang, harus mengarah ke keinginan Presiden yang sekaligus merupakan harapan rakyat Indonesia.
Impor BBM yang selama ini dilakukan Pertamina Patra Niaga memang nikmat. Karena ini adalah pekerjaan yang mudah, siapapun bisa asal diberikan kewenangan impor lalu jual, tinggal ambil selisihnya. Untung dah!. Banyak yang mau bayar mahal untuk bisa mendapatkan ijin impor. namun hal ini kurang sebanding dengan begitu banyak privalage yang diterima Pertamina termasuk kewenangannya untuk nyari utangan sebesar besarnya. Lah masa utang untuk membeli barang impor? Itu sangat buruk!
Sebagaimana diketahui bahwa menjadi dirut sub holding Pertamina jaman sekarang memang luar biasa mantap. Karena semua pengelolaan uang, bandul bandul proyek, belanja belanja, ada di sub holding. Apalagi sekarang dirut sub holding boleh utang sesuka hati, untuk belanja, capex, sebesar besarnya. Kalau tidak bisa bayar, maka induk yakni Pertamina yang bayar, kalau Pertamina gak bisa bayar, maka siapa tau utangnya nanti di hapus di bank BUMN. Mungkin bisa?
Sebuah laporan menyebutkan Pertamina Patra Niaga memiliki ketersediaan kas sebesar USD2,1 miliar pada akhir tahun 2023, namun jika dibandingkan utang jangka pendek sebesar USD3,2 miliar, situasi patra niaga cukup buruk. Dari utang yang jatuh tempo tersebut, USD1,5 miliar merupakan pinjaman modal kerja yang dapat diperpanjang dan USD1,6 miliar merupakan pinjaman pemegang saham dari Pertamina.
Padahal pembayaran kompensasi pemerintah yang lebih tepat waktu dalam 18 bulan terakhir telah meningkatkan arus kas dan likuiditas PPN. Amortisasi pinjaman berjangka tahunan yaitu sekitar USD5 juta pada tahun 2024-2025 dan USD1 juta pada tahun 2026-2028. Pemerintah tepat waktu bayar, tapi PPN kasnya kurang. Mengapa bisa terjadi begini? Apa uang hasil jual minyak mampir ke tempat lain?
Atau keenakan karena ini? Para analis mengatakan bahwa PPN masih bisa utang besar besaran lagi. Karena mempunyai akses terhadap fasilitas notional pooling senilai USD1,7 miliar dengan Pertamina dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI, BBB/AAA(idn)/Stabil) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BBB/AAA(idn)/Stabil). PPN melalui Pertamina juga memiliki akses terhadap fasilitas kredit yang dijamin pemerintah sebesar USD3 miliar dari Bank Mandiri, BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBB-/AA+(idn)/Stabil). Fasilitas ini masih belum ditarik pada akhir tahun 2023 dan tujuan utamanya adalah untuk mengelola dampak potensi kenaikan harga minyak.
PPN berbagi fasilitas pinjaman bersama dengan Pertamina dan menerima pinjaman pemegang saham dari Pertamina. PPN juga memiliki fasilitas kredit bilateral sekitar USD2 miliar dengan beragam bank. Wah banyak sekali rencana utang Patra Niaga. Pantas saja peringkat utangnya dimesankan bagus supaya bisa pinjam uang yang banyak.
Apalagi nanti ketika Danantara akan menggabungkan Pertamina dengan semua bank BUMN dalam super holding keuangan. Sementara yang paling banyak utangnya ke bank BUMN salah satunya adalah Pertamina dan sub holdingnya. Apa nanti utang Patra Niaga akan tambah besar? Dan akan terus membiayai penjualan BBM impor dengan dana utang kepada bank. Gawat iki Mas. Kalau bisa satu langkah satu tindakan bagi swasembada BBM. Piye? @
*) Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
Discussion about this post