Oleh: Prihandoyo Kuswanto
SETELAH Satgasus Merah Putih terbongkar dengan segala keanehannya karena terjadi polisi di dalam polisi, sekarang giliran Kemendikbud-Ristek yang membuat hal yang hampir sama yakni Tim Bayangan dengan anggota 400 orang.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah Tim Bayangan itu ada di struktur organisasi Kemendikbud-Ristek? Apakah memang struktur organisasi dirjen-dirjen itu tidak mampu membuat kebijakan sehingga perlu Tim Bayangan? Tim ini bukan ASN, terus gaji dan anggaran 400 orang ini dari mana?
“Dalam Kemendikbudristek kami, tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Di situlah mereka, dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X di DPR RI, Senin (26/9/2022) lalu.
Kalau mendengar penjelasan Mas Menteri ini, Tim Bayangan adalah vendor artinya penyedia jasa dan barang pada Kemendikbud.
Bukannya penyedia jasa dan barang itu ada aturan Kepresnya, yakni Kepres Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian ada Peraturan Presiden Perpres nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Pebruari 221.
Kalau Tim Bayangan itu adalah vendor tentu perekrutannya ada prosedur lelang yang harus dilalui. Yang aneh kata Mas Menteri, tim ini secara philisophy menerapkan konsep gotong royong. Rupanya Mas Menteri asal saja menempelkan gotong royong pada Tim Bayangan.
Apakah dengan melebeli kata gotong royong bisa menabrak segala aturan yang ada? Ini model nepotisme KKN berselubung pada Jargon Tim Bayangan.
Kekacauan pendidikan di Indonesia salah dari awalnya salah menempatkan orang dan salah konsep apalagi secara philisophy dianggapnya pendidikan itu melahirkan robot-robot seperti Gojek yang bisa digerakkan melalui aplikasi. Sehingga kebijakan pendidikan menjaukan nilai nilai keagamaan.
Dan kita bisa rasakan pendidikan tidak lagi membangun karakter kebangsaan, tidak lagi mencetak manusia yang adil dan beradab.
Padahal, philoshophy pendidikan itu seharusnya membangun manusia yang adil dan beradab.
Manusia itu bisa adil kalau dia memahami nilai nilai agama nilai nilai Ketuhanan dan nilai nilai keilmuan. Dengan memahami nilai nilai tersebut maka manusia itu akan mampu membangun peradaban.
Kita bisa merasakan sekarang pendidikan justru tidak jelas arahnya karena dianggapnya teknologi segala-galanya.
Padahal tanpa sadar era internet ini kita sedang digiring dalam keinginan global. Pada akhirnya kita akan menjadi robot-robot yang tidak bisa hidup tanpa internet .
Kita tidak akan bisa merdeka lagi sebab semuanya menjadi satu sistem satu kendali yang tidak lagi dikendalikan oleh bangsa ini. Dan, Mas Menteri menjadi bagian yang mempersiapkan robot-robot tersebut.@
*) Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila
