SIAGAINDONESIA.ID Pemerintah Indonesia diharapkan mampu bersikap luwes melobi Arab Saudi guna menambah kuota haji di 2023. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diminta untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori pada acara Sosialisasi Keuangan Haji BPKH di Semarang, kemarin.
“Saya telah sampaikan kepada Gus Men (Menteri Agama) Yaqut bahwa perlu dipertimbangkan untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi untuk bisa memenangkan kepentingan jemaah haji kita, termasuk soal memaksimalkan peluang mendapatkan kuota tambahan,” ungkap dia.
Legislator Fraksi PKS tersebut mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, kuota haji Indonesia diprediksi akan penuh seratus persen pada tahun depan. Tidak hanya itu, dia juga menyebut ada potensi kuota tambahan sebanyak 10 ribu.
“Jika melihat kondisi ekonomi negara-negara lain yang belum stabil akibat pandemi, serapan kuota haji dari negara lain diprediksi tidak akan maksimal. Itu yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini, ketika serapan tidak maksimal, akhirnya Saudi menawarkan kuota tambahan di saat last minutes keberangkatan, yang sayangnya belum bisa kita ambil. Untuk itu, ke depan Indonesia semestinya bisa mengambil posisi,” ujarnya.
Walaupun demikian, lanjut Bukhori, untuk memperoleh kuota yang tidak terserap oleh negara lain tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu ada strategi lobi yang tepat.
“Arab Saudi merupakan negara kerajaan, dimana setiap penyelenggara pemerintahannya patuh pada semua perintah rajanya. Artinya, lobi-lobi yang dilakukan pada level kementerian pun kadang belum bisa menentukan kebijakan,” terangnya.
Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini mengaku optimis, bila lobi ini bisa dilakukan, maka bisa memperpendek masa tunggu jamaah haji di tanah air yang semakin panjang.
“Namun dengan catatan, kuota haji tambahan itu tidak semuanya berupa kuota reguler. Sebab, jika kuota tambahan haji nantinya diberikan pada haji reguler akan berkonsekuensi pada membengkaknya subsidi. Sebab ini berkaitan dengan sustainabilitas keuangan haji,” katanya.
Lebih lanjut, Bukhori juga mengajak calon jemaah haji yang hadir untuk meninjau kembali biaya setoran jemaah yang paling rasional guna menjaga kesinambungan pembiayaan haji.
Pasalnya, dari biaya riil haji tahun 2022 yang sebesar Rp98 juta, jemaah hanya menyetor Rp36 juta.
“Dari aspirasi yang kami himpun, sebagian besar jemaah yang hadir dapat menerima kebijakan pembiayaan haji dengan proporsi 50 (bipih):50 (nilai manfaat) atau 60:40. Artinya, tinggal bagaimana BPKH ke depan dapat meningkatkan sosialisasi sehingga semakin banyak publik yang teredukasi dan tersadarkan,” pungkasnya.@
Discussion about this post