Oleh: Isa Ansori
PERBINCANGAN dinamika politik yang mencakup nama Anies Baswedan dan PKS menjelang pendaftaran pasangan calon, nampaknya semakin mengalami klimaksnya. Publik disuguhi sebuah tampilan oleh para jubir DPP PKS bahwa PKS akan meninjau dukungannya, karena katanya batas tenggat waktu 40 hari yang diberikan kepada Anies untuk mendeklarasikan wakilnya tak kunjung bisa dipenuhi oleh Anies.
Statement para jubir mendapatkan klarifikasi dari Anies dalam sebuah voice note yag dikirim kepada Chaeruddin, Ketua DPW PKS Jakarta, bahwa sepemahaman Anies tidak ada batas tenggat waktu tersebut, karena diantara keduanya sudah mempunyai komitmen bersama untuk berjuang menjadikan Jakarta lebih baik lagi.
Komitmen itulah yang dipegang Anies, sehingga Anies membangun komunikasi politik dengan banyak partai yang berpotensi untuk memberi dukungan dan bersama sama berjuang untuk Jakarta.
Pernyataan presiden PKS, Akhmad Syaikhu, yang mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS yang ke-11. Dalam hasil musyawarah itu, Akhmad Syaikhu memberikan sinyal soal kerja sama partainya dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Syaikhu mengatakan salah satu hasil kesepakatan yang diperoleh dalam musyawarah itu ialah tindak lanjut komunikasi dengan Prabowo. Namun, dia tidak menyatakan dengan tegas apakah PKS akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
“Pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024,” kata Syaikhu saat menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
Syaikhu menuturkan bahwa PKS dan Prabowo memiliki ikatan secara historis dalam 10 tahun ke belakang. Dia menyinggung soal koalisi yang pernah terjalin antara PKS dan Partai Gerindra pada dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014,” kata Syaikhu.
Penyataan-pernyataan PKS yang akan membuka opsi baru bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, statemen Presiden PKS yang memingkinkan pasangan Anies-Kaesang serta pilihan membuka opsi baru dengan mengungkit hubungan baik dengan Prabowo sejak 2014, inilah yang memantik reaksi para pendukung Anies.
Mengapa hal itu bisa terjadi? dalam perspektif Bloom, masyarakat kita telah lama dididik berpikir pada tingkatan menghafal dan memahami, serta literasi berpikir kalau tidak ini maka akan menjadi itu, logika berlwanan, padahal untuk sesuatu yang berbeda tidak harus selalu diartikan berlawanan. Inilah yang kemudian membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Salahkah masyarakat ? Tentu tidak, lalu apa yang bisa dibaca dari peristiwa politik dan komunikasi politik yang terjadi?
Masyarakat tentu punya logika dalam memhami peristiwa politik antara Anies dan PKS dan hal yang sama PKS tentu juga mempunyai maksud mengapa melemparkan pernyataan seperti itu. Sehingga diperlukan kemampuan memahami dan menganalisa dinamika maksud pernyataan tersebut.
Reaksi masyarakat yang keras terhadap sikap PKS, bahkan trending topic “bye PKS“, harus dipahami kecintaan mereka kepada PKS. Kecintaan itulah yang mendasari bahwa PKS jangan sampai seperti Gerindra dan Prabowo. Pada tahun 2019, Ketika bergabung dengan Koalisi Pemerintahan Jokowi, mereka ramai-ramai menghujat Gerindra dan Prabowo, karena telah dianggap meninggalkan ummat dan rakyat, padahal mereka banyak berkorban dengan harta, darah dan airmata untuk mendukung Prabowo.
Pada kenyataannya, Prabowo dianggap telah berkhianat terhadap mereka. Meski bergabungnya Prabowo dan gerindra didalam koalisi pemerintahan memiliki logika sendiri yang dibangun olehnya.
Sejak awal harus dipahami bahwa pendukung Prabowo adalah juga para pendukung PKS dan kelompok yang anti terhadap ideologi komunis yang direpresentasikan pada Jokowi dan PDIP. Sehingga basis perlawanan kelompok-kelompok tersebut adalah melawan ideologi komunis. Hal yang sama ketika Pilgub Jakarta tahu 2017, pendukung Anies adalah pendukung Prabowo dan pendukung PKS, mereka saling beririsan.
Ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi, Praktis pendukung Anies dan PKS meninggalkan dukungannya. Pada tahun 2024, para pendukung itu menyatu untuk mengusung Anies dan bertemulah dengan Partai Nasdem dan PKB yang meninggalkan Koalisi Indonesia Maju.
Kekalahan di Pilpres tidak menyurutkan dukungan para relawan terhadap Anies dan PKS, karena antara Anies dan PKS sudah dianggap sebagai mata uang yang sejalan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan berkeadilan. Bagi pendukung Anies, PKS adalah harapan. Dan terbukti koalisi perubahan mendapatkan efek electoral ketika bersama sama mengusung anies menjadi Capres, bahkan PKS suaranya naik signifikan di DKJ, memenangi pemilu legislative di Jakarta, sebaliknya PDIP yang sejak awal memusuhi Anies karena membela Jokowi, suaranya terpuruk 10 kursi, dari 25 menjadi 15 dan bahkan dihabisi dan ditninggalkan oleh Jokowi.
Ada kekhawatiran publik, bahwa PKS akan seperti Prabowo, karena ingatan publik masih sangat kuat peristiwa 2019, Prabowo dianggap berkhianat dan meninggalkan pendukungnya. Lalu akankah PKS melakukan hal yang sama? disinilah PKS tentu akan sangat berhati-hati dalam memutuskan sikap politik di pilgub Jakarta.
Sebagai partai kader yang dianggap masih setia digaris perjuangan rakyat bersama Anies, PKS tetu perlu meyakinkan posisi dirinya di hadapan rakyat dan relawan pendukung Anies. PKS tentu tak ingin dianggap berkhianat dan meninggalkan ummat karena meninggalkan Anies, sebuah resiko dan harga mahal yang harsu dibayar, bila meninggalkan Anies. Namun juga ada kekhawatiran, kalau PKS sendirian tak akan bisa memberangkatkan Anies. Apalagi tekanan istana, terutama Jokowi yang berusaha menggagalkan Anies untuk berangkat. Dalam posisi yang dilema seperti ini, PKS perlu melihat posisinya dihadapan rakyat.
Dalam politik juga harus dipahami adanya panggung depan dan panggung belakang, sebagaimana yang disampaikan oleh Jean Baudrillard. Menurutnya, konsep ini merujuk pada suatu tanda atau citra yang menggantikan realitas, bahkan sampai pada titik di mana tanda tersebut lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Dalam konteks politik, simulacra menciptakan sebuah realitas semu yang seringkali mengaburkan batas antara yang asli dan yang palsu.
Dalam kepentingan ini, komunikasi publik yang muncul tidak bisa hanya dipahami pada realitas itu, masih ada realitas lain yang nyata yang publik tidak semuanya tahu. Pada batas kepentingan ini bisa dipahami bahwa sangat sulit memisahkan anies dengan PKS, karena sejarah panjang dan irisan pendukungnya. Jangan-jangan memang sedang ada yang beroprasi untuk memisahkan Anies dengan PKS dan bahkan sedang berupaya menggagalkan Anies.
Akankah PKS mengikuti arus panggung depan atau justru ini bagian dari cek ombakya untuk melihat seberapa kuat dukungan terhadap Anies dan PKS dan saya meyakini inilah bagian dari strategi PKS merawat dukungan konstituen.@
*) Kolumnis dan Akademisi
Discussion about this post