Oleh: Asyari Usman
HARI ini bakal ada perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Jokowi. Berhari-hari isu ini menjadi berita hangat. Seolah dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang sangat parah. Padahal, bukan itu tujuannya.
Nah, untuk apa perombakan ini? Yang jelas bukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi-keuangan Indonesia. Ini murni untuk kepentingan kekuasaan. Manuver politik semata. Bukan untuk kepentingan rakyat.
Tapi, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa perombakan kabinet dilakukan demi kepentingan ekonomi rakyat. Ini omong kosong.
Memang lucu sekali. Geser-geser menteri dipersepsikan sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian yang rusak berat. Padahal, tujuan yang sebenarnya adalah untuk menyenangkan beberapa partai politik (parpol) sambil membangun kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi sendiri. PDIP akan mendapat tambahan kursi di kabinet. Supaya Bu Mega tidak lagi menyerang Jokowi.
Inilah tujuan utama ‘reshuffle’. Untuk merekat koalisi yang akan melanjutkan upaya penambahan periode presiden atau penambahan masa jabatan beberapa tahun lewat penundaan pilpres 2024.
Para pendukung Jokowi yakin kondisi perekonomian yang berada di ambang keruntuhan saat ini memerlukan perpanjangan masa kekuasaan. Operasi Tiga Periode masih saja belum menyerah. Para pendukung Jokowi terus saja melakukan upaya ini. Kelihatannya, rencana perioritas pertama ini akan kandas. Tetapi, ada rencana prioritas kedua. Yaitu, menjadikan Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi.
Kedua rencana ini memerlukan premanisme politik. Ada gelagat akan terjadi begal parpol agar bisa dipastikan Ganjar punya kendaraan untuk pilpres 2024, andaikata PDIP tidak mau mencalonkan dia. Selain begal, akan ada pula aneksasi parpol agar mendukung Ganjar. Ada dua cara untuk ini. Pertama, pendekatan transaksional tingkat tinggi. Atau kedua, penyanderaan lewat kasus-kasus hukum.
Para penguasa sangat mungkin melakukan semua ini. Untuk menjamin pencalonan Ganjar diperlukan salah satu parpol besar. Partai Golkar disebut-sebut sebagai bakal mengalami pembegalan. Posisi ketua umum akan diambil alih oleh orang yang pro-Jokowi. Sebelum ini dilakukan, ketua umum yang berkuasa saat ini, Airlangga Hartarto, harus disingkirkan dari kabinet. Denga begitu, dia tak berdaya ketika dilaksanakan penggantian ketua umum yang dirancang oleh penguasa.
Zulkifli Hasan, pemilik Partai Amanat Nasional (PAN), didekati dengan cara lain. Dia dijinakkan dengan kursi menteri yang hari ini diresmikan. Kursi basah. Sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sedangkan PPP tetap diwakili oleh Suharso Monoarfa di kabinet.
Dengan pendekatan ini, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP, dijamin 100% akan mengikuti keinginan Jokowi. Sekaligus hilang keraguan tentang kemungkinan KIB dibelak-belokkan oleh Airlangga Hartarto kalau dia tetap ketua umum Golkar. Penyingkiran Airlangga bisa terjadi dengan mudah karena dia memang tidak melekat di Pohon Beringin. Dia tidak membumi di jaringan nasional Golkar.
Beginilah perombakan (reshuffle) kabinet yang dikoar-koarkan itu. Sepenuhnya demi kelangsungan kekuasaan Jokowi baik itu lewat jalur tiga periode maupun jalur Ganjar Pranowo sebagai “puppet president” (presiden boneka). Tegasnya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.@
*)Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik
Discussion about this post