Oleh: Chairul Budi Sasongko
MONUMEN dan legenda dari gerakan Reformasi 1998 adalah demokrasi, hakekatnya kekuasaan tertinggi pada rakyat.
Implementasi dan aplikasi azas demokrasi di sistem pemerintah diaktualisasikan pada otonomisasi. Yang inti dari otonomisasi mendekatkan antara kekuasaan dengan masyarakat, merubah budaya kerja dan paradigma para pemegang kekuasaan untuk melayani masyarakat, melalui program ‘pelayanan prima..
Penjabaran pelayanan prima dikemas dalam suatu sistem pelayanan kepada masyarakat dengan indikator-indikator yang jelas, dengan target utamanya masyarakat merasakan keberdaan adanya ‘abdi negara dan abdi masyarakat’ di lingkungan kehidupan publik, baik dalam kegiatan harian maupun dalam kegiatan mata pencaharian penduduk.
Untuk merealisasikan pelayanan prima kepada masyarakat, aparatur pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya dalam berusaha. Aparatur pemerintah wajib mengikuti perkembangan dan permasalahan usaha yang ditekuni masyarakatnya, guna dirumuskan dalam aksi strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tepat sasaran dalam merumuskan kebijakan, ASN harus dibekali pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan pengalaman, guna mendukung kelancaran dan kesuksesan tugasnya.
Terlebih para ASN yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang tenis, dibutuhkan ‘pendidikan akademis dan pengalaman empiris’ yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Sektor kelautan dan perikanan, merupakan sektor yang memuat multi disiplin ilmu, diantaranya biologi, ekologi, sosial, ekinomi, hukum dan politik. Guna menghasilkan out come yang optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan tata kelola disiplin ilmu yang seimbang (equilibrium).
Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, dalam mengelola Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan perencanaan SDM (man power planing) yang terukur dengan target yang jelas dan akurat. Nilai dan spirit otonomisasi harus dikenbalikan pada kerangka hakekat otonomisasi yang bermuara pada mutu pelayanan masyarakat.@
*) Mantan Abdi Masyarakat di DKP Jatim periode 1978 – 2003
Discussion about this post