SIAGAINDONESIA.ID Aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% menghambat calon potensial yang tidak punya partai dan dukungan dana maju sebagai calon presiden 2024.
Sebut saja figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil, mereka adalah calon potensial dengan tingkat elektabilitas tinggi tetapi tidak memiliki partai untuk maju.
Lalu ada Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan.
Karena itu pengamat politik, Rocky Gerung menganggap sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai mengkritisi ambang batas menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.
“Bang Zul (Zulkifli Hasan) berarti mulai sadar. Kita ingin demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (26/5/2022).
Kata Rocky, keberadaan PT 20% sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Sebaliknya, Rocky menyebut PT 0% dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional.
“Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” katanya.
Rocky mengatakan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20% perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut. Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untuk melakukan judicial review.
“Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0% perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyebut PT 20% membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022). Bahkan Zulkifli mendorong ketua KPK Firli Bahuri untuk menghapus PT 20%.@