Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung telah melakukan rotasi dan pelantikan terhadap puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Selasa, 7 Mei 2025. Sebanyak 59 pejabat resmi dilantik langsung oleh Gubernur Pramono di Balai Agung. Pelantikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta masih ditunda, mengingat kedua jabatan tersebut hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Langkah strategis ini menjadi salah satu indikator kuat dari tata kelola pemerintahan yang semakin membaik di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno. Hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terjalin harmonis, menciptakan iklim pemerintahan yang stabil dan produktif. Keharmonisan ini tidak hanya tampak dari aspek komunikasi antarpemerintahan, tetapi juga tercermin dalam keberhasilan pengisian jabatan-jabatan struktural penting yang sebelumnya kosong atau hanya dijabat oleh Plt dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai dua tahun lebih.
Kebijakan pengisian jabatan tinggi pratama yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur ini menunjukkan komitmen Gubernur Pramono dalam menata kembali sistem birokrasi di Jakarta. Dari total 59 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 jabatan tinggi pratama yang sebelumnya kosong telah terisi. Ini merupakan kemajuan nyata yang tak lepas dari pengalaman dan kepiawaian Pramono Anung, seorang politisi senior dari PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode.
Langkah ini memperlihatkan bahwa Gubernur Pramono tidak hanya mengandalkan kekuasaan formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan koordinatif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat. Pendekatan ini penting agar roda pemerintahan di ibu kota negara tetap berjalan optimal, terlebih di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya nasional.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti kemampuan manajerial Pramono Anung yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan. Ia mampu mengintegrasikan berbagai potensi, mulai dari tim pendukung seperti staf khusus gubernur hingga aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tingkatan birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Pendekatan inklusif ini membuat kebijakan yang diambil terasa lebih matang, partisipatif, dan terukur.
Dalam konteks penyusunan pejabat, tentu masukan-masukan strategis juga diperoleh dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pembantu utama gubernur dalam urusan birokrasi. Selain itu, peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat vital dalam menyediakan data dan melakukan evaluasi distribusi jabatan, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten administratif, hingga kecamatan dan kelurahan. Asisten Sekda bidang terkait juga turut memberikan kontribusi penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengisian jabatan ini.
Langkah pengisian jabatan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan administratif, tetapi juga mencerminkan kesiapan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno untuk menuju cita-cita besar sebagai Kota Global. Dengan birokrasi yang kuat, profesional, dan solid, Jakarta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat daya saingnya di tingkat internasional.
Publik kini menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Pramono Anung. Keharmonisan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat telah membuahkan hasil nyata dalam bentuk perbaikan birokrasi. Oleh karena itu, sangat wajar bila masyarakat optimistis bahwa Jakarta akan semakin maju dan warganya akan semakin sejahtera, sejalan dengan visi Jakarta sebagai Kota Global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.@
*) Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)
Discussion about this post