Oleh: M Rizal Fadillah
PROPOSAL Menhan RI Prabowo Subianto untuk perdamaian Ukraina-Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara Eropa pendukungnya. Memalukan karena usulannya tidak rasional dan melecehkan. Usulan itu adalah pertama gencatan senjata, kedua mundur 15 Km sebagai daerah demiliterisasi, ketiga referendum di daerah demiliterisasi.
Atas usulan Menhan Prabowo di arena Forum Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tersebut, perwakilan Jerman Johan Wadephul menanggapi sinis “Jika kita mengikuti usulanmu untuk mencapai gencatan senjata, bukankah itu akan membuat konflik dingin yang baru di Eropa?”.
Sementara komentar Ukraina melalui Wakil Menhan Oleksii Reznikov lebih melecehkan lagi “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh”. Bagi Ukraina hanya satu opsi yakni Rusia harus menarik kembali pasukannya.
Diplomasi buruk Prabowo telah memukul negara Indonesia yang “sok jagoan” menjadi penengah dengan “usulan aneh”. Ini peristiwa diplomasi buruk kedua. Dahulu Jokowi dikecam karena pesan “palsu” Presiden Ukraina untuk Presiden Putin. Jokowi berbohong.
Kewenangan Menhan yang mengambil porsi Menlu juga menjadi bahan gunjingan.
Prabowo yang ingin menunjukkan kepiawaian diri dalam berdiplomasi justru menjadi bukti dari wajah keluguan, untuk tidak menyebut kebodohan, yang memalukan bangsa di kancah dunia. Konflik Rusia-Ukraina bukan masalah sederhana sebagaimana sederhananya Prabowo menangani proyek “food estate” yang bukan bidangnya. Prabowo gagal total, bahkan disinyalir berbau korupsi.
Kampanye Pilpres yang buruk dari Prabowo Subianto di kancah dunia. Di dalam negeri Prabowo mendapat kecaman dari anggota DPR Fraksi PDIP Tb Hasanuddin. Menurutnya “Usulan Menhan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI”. Komisi I DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Menlu mempertanyakan usulan Menhan yang mendapat penolakan tersebut.
Semestinya suatu proposal itu harus dengan membaca peta lapangan yang baik. Ukraina yang didukung NATO itu diserang Rusia, negara besar yang memiliki veto di PBB. Jadi tidak relevan jika berujung Referendum. Usulan demikian terlalu memihak pada kepentingan Rusia. Indonesia dianggap tidak netral.
Sementara dalam forum “Ecosperity Week 2023” Singapura Jokowi juga menyampaikan pidato yang terkesan mengemis-ngemis kepada para investor soal IKN di Kalimantan. Menawarkan agar investor dan warga Singapura bisa “pindah” ke IKN.
Alasan sumier yang dikemukakan Jokowi adalah harga tanah mahal di Singapura dan murah di IKN. Ia berharap warga Singapura “tinggal lompat ke kapal menuju IKN”. Cara berbicara “ngobral” dalam mengkampanyekan IKN di forum internasional dinilai merendahkan martabat bangsa. IKN menjadi komoditi “for sale” kepada asing.
Nah, Prabowo yang memalukan dan Jokowi yang memilukan menjadi cerita sedih di bulan Juni. Saat keduanya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024.
Jokowi sudah terang-terangan cawe-cawe untuk menyukseskan kemenangan kandidat pilihannya. Lirikan kekinian adalah Prabowo sebelumnya Ganjar Pranowo.
Kualitas Calon Presiden terus terkuak dan terbaca publik. Hal ini tentu akan menjadi bahan bagi rakyat untuk bersikap ke depan. Presiden “cawe-cawe” juga di ujung masa jabatan menampilkan perilaku politik yang tidak elegan dan merusak citra diri.
Jadi dalam kasus Singapura ini ternyata Prabowo memalukan dan Joko Widodo memilukan. Murid dan guru yang kompak dalam berdiplomasi secara amatiran.@
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Discussion about this post