Oleh: Salamuddin Daeng
SEBELUMNYA IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada pada angka 5 persen dalam periode 2024-2029. Dalam artikel kami sebelumnya telah dipaparkan bahwa rancangan kabinet Merah Putih memang masih mengambil posisi aman pertumbuhan 5 persen.
Sementara Prabowo Gibran sendiri telah bertekad mencapai pertumbuhan double digit, atau setidaknya 8 persen dalam masa pemerintahannya. Namun angka itu akan sulit didapat jika kondisi yang sebenarnya dalam ekonomi indonesia terutama masalah paling puncak adalah masalah keuangan tidak terselesaikan.
Keuangan itu adalah masalah kunci yang tidak ada satu pihak pun yang kredibel membongkar masalah tersebut sampai saat ini. Apa itu? yakni jumlah uang yang dimiliki oleh negara memang sangat sedikit untuk dapat menggerakkan ekonomi. Akibatnya negara tidak memiliki kemampuan ekspansi sedikitpun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi meskipun cuma tambahan satu persen saja.
Sementara untuk mencapai pertumbuhan 8 persen dari keadaan sekarang yang hanya tumbuh 5 persen, maka diperlukan tambahan kapasitas ekonomi dua kali lipat. Kalau tidak bertambah 2 kali lipat maka pertumbuhan 8 persen itu tidak bisa menjadi mimpi, bahkan menjadi khayalan siang bolong pun tidak bisa!
Apa saja yang harus ditambah? Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi maka harus ada tambahan uang yang dipegang oleh rata rata masyarakat 2 kali lipat dari rata rata yang dipegang sekarang. Jika APBN adalah instrumen utama penggerak ekonomi maka nilai APBN harus bertambah 2 kali lipat dari nilai yang ada sekarang.
Berapa Uang Negara
Uang yang diterbitkan secara resmi oleh negara melalui otoritas penerbitan uang negara tergambar dalam jumlah uang kartal. Nilainya sangat kecil, jauh dari jumlah yang diperlukan bagi sirkulasi ekonomi secara kuat.
Menurut data terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil data dari Bank Indonesia (BI) jumlah uang kartal atau uang yang sebenarnya dicetak oleh negara Republik Indonesia (RI) adalah sebesar 954,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan ukuran kapasitas yang dimiliki bangsa Indonesia.
Mengapa dikatakan kecil? Jumlah penduduk Indonesia seluruh nya adalah 270 juta jiwa. Jika jumlah uang yang dibuat negara dibagikan dengan jumlah penduduk Indonesia maka setiap orang hanya memegang uang 3,5 juta rupiah per tahun atau hanya 9800 rupiah per hari. Jumlah sebesar itu hanya setengah USD atau kurang dari 2 dollar Purchasing Power Parity (PPP). Ini berarti jika diukur berdasarkan uang yang dipegang tersebut maka seluruh rakyat Indonesia itu termasuk dalam kategori kemiskinan absolut.
APBN Harus Riel
Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp. 1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp. 616,2 triliun.
Nilai APBN tersebut di atas bagi kebanyakan orang awam Indonesia mungkin kelihatanya sangar besar. Tapi benarkah ada uang APBN sebanyak itu? Benarkah uang itu nyata yang bisa diedarkan kepada masyarakat dan menjadi alat untuk belanja? Tentu saja uang itu tidak ada sebesar itu. Itu hanyalah rencana belanja yang belum tentu ada uangnya.
Jadi dengan demikian maka ada dua masalah dalam APBN Indonesia, yakni ; Pertama jumlah uang yang dirancang senilai 3.261,3 triliun rupiah itu tidak nyata atau tidak pernah ada uang sebesar itu yang bisa berbedar ke dalam masyarakat melalui belanja publik atau melalui belanja pemerintah. Jadi itu cuma angka angka atau cuma rencana rencana. Kedua, jumlah yang direncanakan sebesar 3.261,3 triliun rupiah adalah rancangan pertumbuhan 5 persen. Artinya bahwa rancangan itu sendiri tidak mencukupi jika menghayalkan pertumbuhan 8 persen.
Dari Mana Uangnya?
Ada rencana utang pemerintah ditambah sebesar 616,2 triliun rupiah. Tapi sekali lagi itu kecil dan sulit didapatkan dalam keadaan sekarang. Kecuali bunga surat utang negara dinaikkan lagi. Berarti akan semakin jauh lebih tinggi di atas bunga rata rata perbankkan. Jadi Bunga SUN berada di atas bunga bank. Maka makin kurus kering ekonomi karena disedot APBN. Seharusnya APBN menjadi instrumen penggerak ekonomi, malah menjadi mesin sedot vacuum cleaner. Jadi malah kontra produktif.
Cara lain dengan menaikkan pajak juga akan kontra produktif. Mengapa karena pertumbuhan ekonomi 8 persen akan ditopang oleh peningkatan konsumsi. Tidak masuk akal meningkatkan konsumsi dengan menaikkan pajak. Masyakat sudah berhadapan dengan bunga bank yang mencekik akibat SUN, lalu dipungutin pajak tinggi, sudah diburu, dipepet, dijepit pula. Kere.
Cara mendapatkan uang 7000-8000 triliun rupiah itu gampang gampang susah. Pemerintah hanya perlu merenungi bagaimana keadaan ini bisa terjadi, lalu membuka pikiran lebih luas dari biasanya, lalu bayangkan setelah itu presiden Prabowo punya niat baik untuk membuat nol kemiskinan, mengadakan 3 juta rumah dan membuat jutaan pekerjaan buat rakyat. Jika semua itu dilandasi oleh untuk menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat, maka uang 7000 sampai 8000 triliun rupiah adalah Amanah yang akan diterima Indonesia. Inshaa Allah.@
*) Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
Discussion about this post