Oleh: Isa Ansori
MEMAHAMI konstelasi pilgub DKJ setelah tidak lagi menjadi ibu kota, nampaknya masih menarik. Hal ini dikarenakan Jakarta akan tetap menjadi centrum perbincangan tentang Indonesia. Berkaitan dengan itu, dengan semakin dekatnya masa jabatan Jokowi dan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presdiden, menjadi perlu melihat seberapa butuh Prabowo terhadap Anies dibanding kepada Jokowi.
Sebagai presiden terpilih meski meninggalkan persoalan-persoalan akibat dugaan kecurangan dan keterlibatan aparat untuk pemenangan, Prabowo tetap akan dilantik pada bulan Oktober 2024, dan hal itu juga akan berarti bahwa masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan segera berakhir. Lalu akankah Prabowo akan tetap dalam kendali Jokowi?
Sebagai presiden dan pengendali pemerintahan, tentu Prabowo tidak berharap masa pemerintahannya akan mengalami gejolak dan gangguan dari mereka yang merasa didzolimi dalam pemilu Februari lalu. Prabowo tentu berharap semua kekuatan politik bisa menjadi kawan dan oposisi yang konstruktif dalam mengawal pemerintahannya. Namun sayangnya faktor Jokowi akan menjadi penghambat.
Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya, telah dianggap gagal menjalankan demokrasi dan reformasi, bahkan Jokowi dengan nyata-nyata membangun politik dinasti dan menodai demokrasi dengan secara terang terangan ikut campur dalam pilpres dengan memenangkan Prabowo dan Gibran yang merupakan anaknya. Benarkah Jokowi dalam pilpres membantu Prabowo karena faktor Prabowo ? akankah Jokowi bercawe-cawe dengan segala kekuasaan yang digenggamnya kalau wakilnya bukan Gibran ? public tentu bisa mahfum untuk menjawabnya. Keberpihakan Jokowi kepada oligarki dan asing juga kasat mata, sehingga banyak menimbulkan konflik agrarian dengan masyarakat. Kasus pengusiran warga secara paksa ditanah adat di Batam menjadi contoh nyata.
Ha yang sama ketika Jokowi menunjuk Heru Budi sebagai PJ Gubernur Jakarta yang memerintah selama dua tahun, adalah sebuah ketidakwajaran, dan bahkan selama memimpin Jakarta, Jakarta tidak semakin maju dan baik, segala jejak baik yang dibangun semasa Anies, semua dihilangkan dan ini yang membuat rakyat Jakarta marah. Kemarahan rakyat Jakarta diwujudkan dengan menghukum partai-partai politik yang selama ini dianggap menjadi penyokong Jokowi. PPP dan PDIP sangat mengalami dampaknya.
Bayangkan PPP yang pernah menjadi pemenang di Jakarta kini tak meyisahkan lagi kursi di parlemen, PDIP yang memnguasai 25 kursi kini tinggal 15, kehilangan 10 kursi, dan yang lebih menyakitkan lagi terhadap PDIP, Jokowi terang-terangan menantang PDIP akankah bisa mengalahkan dirinya dalam pilpres dan pileg?
Jokowipun membuktikannya, dengan menghabisi suara PPP dan PDIP dan melambungkan suara PSI di Jakarta dengan 8 kursi. Sebuah prestasi yang luar biasa kader PDIP yang kemudian mempecundangi PDIP. Hal yang tak pernah terjadi dialami kader PDIP bila keluar dari PDIP. Tentu saja dosa dosa Jokowi yang dilakukan terhadap PDIP dan parati lain yang dipecundangi tak akan bisa sembuh secara cepat, dan ini akan berpotensi untuk mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo sebagai seorang prajurit tentu tak akan mau dan tinggal diam, menjadi pencuci piring dan menanggung dosa Jokowi terhadap partai-partai lain yang berpotensi menjadi oposisi, terutama PDIP.
Perlu diingat bahwa PDIP masih menjadi partai pemenang Pemilu di 2024, meski perolehan kursinya menurun. Hak sebagai ketua DPR RI masih akan dipegang oleh PDIP, tentu ini yang akan dikhawatirka oleh Prabowo, apalagi komposisi perolehan suara kubu oposisi dan dan pemerintahan terpaut tidak jauh berbeda.antara 45,4 % sebagai potensi oposisi dan kubu pemerintahan 54,6 %.
Prabowo tentu akan berpikir realistis menyelamatkan perjalanan pemerintahannya dibanding dibanding melindungi Jokowi yang akan terus merecoki pemerintahannya dengan segala manufer yang selalu menyakiti lawan-lawan politiknya. Prabowo tentu akan memilih jalan tengah untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang dia pimpin.
Hubungan Prabowo dengan Megawati, dengan PKS serta Nasdem dan PKB adalah hubungan yang baik selam ini, dan menjadi rusak ketika ambisi Jokowi untuk tersu berkuasa dan memaksakan kemauannya, terlebih lagi kemudian memaksakan anaknya untuk menjadi wapresnya Prabowo. Prabowo tentu tak ingin membiarkan hubungan ini menjadi renggang dan rusak yang akan berakibat terganggunya jalan pemerintahannya.
Dalam konstelasi pilgub Jakarta, Prabowo tentu tak ingin Jakarta akan dibuat sebagai pemerintahan yang tidak inline dengan dirinya, Jakarta tentu butuh sosok yang sudah dia kenal dan dia pahami, sebagai sosok yang bisa membawa Jakarta menjadi kota yang akan menopang jalannya pemerintahan.
Hasil survey di Jakarta, Anies menduduki peringkat pertama dengan perolehan 40 %, Ahok 17 % dan Ridwan kamil 15 %. Simulasi hasil survey juga mengatakan bahwa bila Ahok tidak diikutkan dalam kompetisi survey, maka suara Anies tetap 40 % dan suara Ridwan Kamil 32 %, ini menunjukkan bahwa Anies masih digdaya di Jakarta.
Bila Ahok dihadapkan pada Anies dan Ridwan Kamil tidak diikutkan di pilgub Jakarta, maka suaran Anies meningkat menjadi 47, 5 % dan suara Ahok menjadi 24, 5 %, Anies juga masih tetap digdaya.
Kedigdayaan Anies akan semakin moncer di Jakarta, Jika kemudian PDIP yang sudah secara jelas juga akan mendukung Anies,apalagi ditambah dengan perlakuan Heru Budi terhadap masayarakat Jakarta dan pembangunan Jakarta, tentu ini akan membuat rakyat Jakarta akan menghukum siapapun yang berbau Jokowi.
Tak ada pilihan bagi Prabowo, jika ingin meredahkan tensi konflik, kecuali melepas Jakarta, ini berarti bahwa Prabowo tidak akan selalu sama dengan keinginan Jokowi. Prabowo tentu akan lebih memilih Anies di Jakarta dibanding keinginan Jokowi yang memaksa jangan Anies dengan menitipkan Kaesang menjadi wagub. Apalagi posisi Anies semakin digdaya dan menjadi harapan rakyat Jakarta.@
*) Kolumnis dan Akademisi Tinggal di Surabaya
Discussion about this post