SIAGAINDONESIA.ID Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya peringati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2024 ini dengan menggelar Mimbar Bebas Anti Korupsi di depan Gedung Grahadi dengan tema “Mosi Tidak Percaya terhadap KPK”, Selasa (21/5/2024).
Ketua Umum PC PMII Kota Surabaya, Muhammad Husaini mengungkapkan mimbar bebas anti korupsi ini serangkaian gerakan dari aksi sebelumnya yang digelar di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada 15 Mei lalu. Sebab, ia menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu disoroti bersama.
“Aksi ini merupakan komitmen dalam memerangi korupsi di wilayah Jawa Timur. Mimbar ini juga menjadi ungkapan kekecewaan terhadap kinerja KPK yang selama ini dinilai lamban dan tebang pilih,” kata Husain sapaan akrabnya kepada wartawan.
Husain menyebut pihaknya telah mengundang Mapolda dan Kejati Jawa Timur untuk hadir. Namun, di acara yang berlangsung khidmat itu harus diliputi rasa kekecewaan. Sebab kehadiran dari aparat penegak hukum (APH) itu tidak dirasakan selama orasi berlangsung.
“Hal ini menunjukkan salah satu bentuk ketidakseriusan APH dalam menangani kasus korupsi di Jawa Timur,” terangnya.
Mahasiswa UIN Sunan Ampel ini menegaskan bahwa penyampaian mosi tidak percaya kepada KPK ini dalam rangka menguji dan mempertanyakan komitmen lembaga antikorupsi dalam memberantas kasus Korupsi.
Dengan serangkaian aksi yang dilakukan, ia juga berharap aksi ini dapat memberikan perhatian kepada Kepolisian Daerah, Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur dan KPK agar lebih serius dalam memberantas korupsi di Wilayah Jawa Timur.
“Pengumuman mosi tidak percaya terhadap KPK ini disampaikan dengan poin-poin yang mempertanyakan integritas dan respons KPK terhadap kasus korupsi,” tegasnya.@ANur
Adapun sikap PC PMII Kota Surabaya terangkum dalam orasi sebagai berikut:
- Rasa tidak percaya terhadap kinerja KPK atas penindakan korupsi di Jawa Timur yang jauh dari konsep keadilan dan non imparsial. Kami mempertanyakan kinerja KPK atas penindakan korupsi di wilayah Jawa Timur yang terjadi selama ini karena dinilai lamban dan tebang pilih (tidak menyasar seluruh sektor).
- Rasa tidak percaya terhadap integritas KPK berdasarkan kasus-kasus pemerasan yang melibatkan pimpinan lembaga. Bersihkan institusi KPK dari pejabat yang tidak memiliki integritas serta tidak professional dalam menajalankan tugasnya.
- Rasa kecewa terhadap lambannya respons KPK dalam temuan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Kami menuntut adanya optimalisasi dalam pengawasan internal maupun eksternal di tubuh lembaga KPK.
- Rasa kecewa terhadap stagnasi kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi. Kami menuntut adanya upaya pengembalian kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga anti rasuah yang memiliki tugas dan wewenang yang berintegritas.
