SIAGAINDONESIA.ID Sedikitnya ada tiga hal yang saat ini sedang diperjuangkan Asosiasi Pelayaran Rakyat (Pelra) yaitu upaya mengembalikan publik trust, menambah kuoto solar subsidi dan titik serah serta penggunaan Dermaga kapal rakyat. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP Pelra, Abdullah disela-sela Rakornas Pelra tahun 2023, di Cipayung Bagor 1-2 November.
Diakuinya penurunan jumlah kapal Pelra sangat drastis dan tidak ada peremajaan kapal ukuran 7-500 GT selama ini. Dirinya dan semua jajaran pengurus Pelra dari daerah maupun pusat dengan keterbatasannya, tetap bertahan dan bertekad melestarikan kelurga pelaut. “Berikan kami peluang untuk bertahan,” tegasnya.
Menurutnya, Pelra menunggu realisasi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tahun 74 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. “ Sudah dua tahun sejak Perpres ditandatangani hingga saat ini belum direalisai dan Pelra sudah diundang beberapa kali untuk ikut membahas,” jelasnya.
Diharapkan Permen Perbubungan ini akan mengakomodir kebutuhan kapal Pelra sehingga dapat mengembalikan kepercayaan Masyarakat. Selain itu persoalan solar subsidi dalam hal ini kuota dan titik serah yang dikeluhkan anggota Pelra ada jalan keluarnya, demikian pula persoalan fasilitas dermaga yang menjadi sentra kapal rakyat seperti pendangkalan dan minimnya fasilitas dapat teratasi.
Pada acara Rakornas yang diikuti oleh 60 peserta Dewan Pengurus Cabang (DPC), empat perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan jajaran pengurus DPP itu menghadirkan pula nara sumber dari Menko Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo, BPH Migas, PT. Pertamina dan Pakar Pelayaran Kapal Rakyat, Yamin Jinca.
Sementara itu perwakilan dari Menko Marves, Rachman Hidayat dan Kementerian Perhubungan, Adi Kurniawan mengatakan pemerintah tetap konsisten memperjuangkan keberadaan kapal Pelra. Rachman Hidayat mengatakan, lahirnya Perpres yang diinisiasi Menko Marves tersebut memberikan solusi teknologi, memenuhi kebutuhan angkutan non petikemas, memberdayakan budaya bangsa dan mendukung kewajiban pelayanan publik. Adi Kurniawan yang mewakili Direktorat Lalu Lintas Laut mengungkapkan tersedia dana Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah, sebesar Rp 2,1 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh Pelra.
GM Pelindo Tanjung Perak Surabaya, Dhany Achmad Setiawan yang mewakili PT. Pelindo mengatakan, alternatif kebijakan Perpres 74 tahun 2021 perlu disikapi dengan melibatkan semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah, antar kementerian terkait, hingga seluruh para pelaku Pelayaran Rakyat melalui inisisai dari Lembaga legislatif. Ditambahkannya, perlunya goodwill dari pemerintah bisa mengupayakan kapal Pelra bisa diikutsertakan dalam program subsidi tol laut khususnya bagi wilayah di luar jalur kapal niaga. Dhany yang juga pengelola Gapura Surya Nusantara (GSN) Tanjung Perak dan GM Pelabuhan Kalianget, Sumenep tersebut menyarakankan perlunya standarisasi Pelabuhan Rakyat Indonesia terutama kesiapan alat, Gudang, SDM hingga penarifan.
Selain memiliki data base yang akurat, Pelra diharapkan membuat jejaring bisnis antardaerah agar muatann kapal dapat terjamin dan menekan biaya logistik terutama BBM bisa tereduksi.
“Silahkan memanfaatkan lahan idle milik Pelindo untuk kegiatan dok, wisata dan kebutuhan Pelra lainnya seperti stasiun pompa bahan bakar (SPBB),” jelasnya.
Pengamat kemaritiman dan pakar Pelayaran Rakyat, Yamin Jinca mengatakan, NKRI-Kepulauan membutuhkan jaringan layanan & simpul konektivitas, kelancaran mobilitas Orang & perdagangan antarpulau dan posisi Pelra merupakan sub-sistem kekuatan maritime dalam peningkatan daya saing dengan efisiesi logistik antar pulau.
Implementasi Inpres 5/2005, pemberdayaan industri pelayaran, UU 17/2008 Pelayaran belum optimal bagi Pelra, meskipun secara nasional sudah beerperan penting dalam industri pelayaran serta dikuatkan lagi dengan Perpres No 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
Menurutnya Penguatan industri Pelayaran dikembangkan untuk keunggulan berkelanjutan dengan biaya logistik yang efisien, terutama peningkatan peran Pelra dalam Short Sea Shipping.
“Eksistensi Pelra berperan sebagai penunjang konektivitas Regional & Lokal dalam Integrasi Ekonomi Nasional sehingga diperlukan Revitalisasi sistem (strategi dan kebijakan) guna mendukung sistem logistik, perdagangan domestik dan internasional,” tegasnya.@K
Discussion about this post