Oleh: Salamuddin Daeng
BULAN lalu pengadilan Singapura telah menjatuhkan hukuman dalam kasus yang sensasional, di mana 10 warga negara Tiongkok didakwa melakukan pencucian sebesar $2,2 miliar (£1 8 miliar) yang diperoleh dari kegiatan kriminal di luar negeri. Skandal ini melibatkan banyak bank, agen properti, pedagang logam mulia, dan klub golf ternama.
Kasus ini telah mengguncang Singapura dan menjadi berita besar dunia. Pihak berwenang setempat melakukan penggerebekan besar-besaran di beberapa lingkungan paling makmur, di mana polisi menyita uang tunai dan aset bernilai miliaran dolar.
Detil yang mengerikan telah mencengkeram warga Singapura – di antara aset yang disita adalah 152 properti, 62 kendaraan, rak tas dan jam tangan mewah, ratusan keping barang perhiasan dan ribuan botol alkohol.
Singapura bertaruh nama baiknya sebagai negara penyedia jasa keuangan dan tidak mau mendapat predikat sebagai pusat kriminal pencucian uang.
Sebelumnya pemerintah Singapura secara tegas mengatakan bahwa negaranya bukan tempat uang kotor. Ini merespon statemen Presiden Indonesia Joko Widodo yang meminta agar pengusaha Indonesia membawa pulang uang sedikitnya Rp 2500 triliun yang disimpan di Singapura. Meskipun Jokowi tidak secara eksplisit menyebut sebagai hasil pencucian uang.
Kasus kejahatan pencucian uang 2,2 miliar dolar begitu mengguncang Singapura. Lalu bagaimana Indonesia? Itu cuma seupil dibandingkan nilai kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia yang sampai sekarang belum jelas penanganannya.
Mulai dari yang baru baru ini sebelum Pilpres 2024 Indonesia dihebohkan dengan kasus pencucian uang senilain 349 triliun rupiah di kementerian keuangan. Mega skandal yang dibongkar oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD tersebut sampai sekarang belum jelas penangananya.
Masa masa menjelang Pilres berbagai skandal korupsi yang diikuti dengan pencucian uang menghebohkan media nasional, mulai dari kasus skandal korupsi dan uang kotor Rafael Alun Pejabat Tinggi Kementerian Keuangan, kasus korupai dan pencucian uang sawit surya darmadi, Kasus Korupsi timah dan uang kotor mengalir ke banyak artis, skandal emas Antam yang diduga juga merupakan pencucian uang, dan ratusan kasus uang kotor lainnya dari hasil judi onle, drug, dan lain-lain.
Indonesia memang surga uang kotor. Mbahnya korupsi dan mengasilkan ribuan triliun rupiah uang kotor adalah BLBI dan KLBI membangkrutkan negara pada krisis 97/97. Nilainya sangat fantastis setara dengan 6-7 kali APBN saat itu. Uang kotor yang sebagian mengalir ke Indonesia mengambil alih perbankan, sektor keuangan dan sumber daya alam. Kasus uang kotor BLBI/KLBI sampai sekarang belum jelas penanganannya sampai hari ini.
Zaman Baru Tertib Kauangan
Dulu pembukaan rekening rahasia di Swiss Bank adalah tindakan yang legal, sekarang telah menjadi perbuatan tercela.
Dulu bermain di negara surga pajak untuk menghidari pajak adalah legal, sekarang sejak diumumkan Panama Papers dan Pandora Papers maka semua adalah perbuatan tercela dan tidak lagi legal. Karena uang ini semua yang bernilai tidak kurang dari 30-40 persen global GDP telah menjadi gangguan terbesar bagi keseimbangan global.
Dunia sekarang tengah dipaksa bekerja dalam tema bersih bersih keuangan atau dalam bahasa Indonesia kita gunakan istilah tertib keuangan.
Digitalisasi telah memaksa siapun untuk transparan bahkan telanjang dalam segala hal termasuk berapa isi dompet. Semua orang bahkan sudah tidak sanggup menyembunyikan kebutuhan dan bahkan keinginannya dalam hati diketahui oleh artificial intelligence.
Digitalisasi telah melewati semua batas regulasi perbankan, keuangan dan perdagangan, jauh melampaui transaparansi dalam skema Automatic Exchange of Information.
Semua lembaga keuangan multilateral dipaksa bekerja enam kali lebih cepat dari biasanya dalam meregulasi transparansi keuangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Siapa yang menyembunyikan uangnya maka uangnya akan hilang bagai asap. Negara yang tidak bersedia dalam menjalankan transparansi keuangan maka akan ditingkakan oleh uang atau uang akan kabur ke tempat lain. Keterlambatan dalam menjalankan mekanisme pertukaran informasi keuangan antar negara dan proses peradilan terhadap pelaku kejahatan keuangan akan menjadi usaha baru bagi semua negara untuk mendapatkan usaha ini amatlah penting dan menjanjikan.
Indonesia Banyak Uang
Dalam kesempatan kunjungan ke Qatar di hadapan para pemerintah, pengusaha dan media Qatar presiden terpilih Prabowo Subianto presiden terpilih ditanya oleh moderator dalam sebuah seminar mengenai anggaran makan siang gratis bagi 80 juta orang.
Memang bagi publik di Qatar jumlah 80 juta itu banyak sekali dibandingkan jumlah penduduk negara tersebut. Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya nanti sangat confident dan yakin dengan kekuatan anggaran yang dimiliki.
Memang iya. Secara kasat mata Indonesia memang banyak uang. Elitenya banyak uang, pengusahanya banyak uang dan sederet pengusaha adalah orang terkaya di asia, seluruh diskusi tentang sejarah keuangan dunia pasti ada Indonesia di dalamnya. Memang yang kurang uangnya adalah pemerintahannya.
Jika melihat kekayaan negara Arab sekarang, Indonesia sebetulnya tidak ketinggalan jauh, sama sama menikmati hasil minyak pada era 70 an, bahkan Indonesia lebih dulu karena ekploitasi migas Indonesia sudah lebih dari 100 tahun.
Sebelum negara negara Arab Indonesia telah menikmati hasil rempah, hasil perkebunan, emas, perak dan tembaga, tempat perusahaan tambang terkaya di dunia berada. Sebelum kejayaan migas. Sekarang setelah migas berakhir Indonesia menikmati lebih besar lagi dari batubara, timah, nikel, sawit, bouksit, dan lain sebagainya, tidak ada habisnya. Bahkan indonesia akan menikmati uang yang lebih besar lagi sebagai negara super power dalam climate change.
Masalah sekarang adalah pemerintahannya kurang uang, anggaran defisit, pembangunan lambat. Sebabnya adalah Indonesia belum tertib bernegara terutama sekali tertib keuangan. Akibatnya banyak terjadi kebocoran di sana sini.
Itulah sebabnya transparansi keuangan, digitalisasi dan segenap upaya global dalam penghapusan dirty money atau pengakhiran uang kotor akan menjadikan Indonesia sebagai kunci dalam penataan sistem keuangan global yang baru. Apalagi sekarang The Federal Reserve tidak boleh lagi melakukan printung money.
Pemerintahan Prabowo Gibran hanya perlu menganggukkan kepala, mengiyakan agar Mutual Legal Assitance (MLA) yang telah menjadi UU digunakan sebagai strategi utama memperkaya APBN. Selanjutnya hilirisasi digital yang merangsak masuk ke dalam sektor sumber daya alam akan menjadi kunci untuk mengembalikan SDA sebagai penopang APBN.
Sebagai climate super power Indonesia akan menjadi tempat mendarat bagi semua uang yang ingin selamat dari tekanan perubahan iklim, ini adalah momentum terbaik bagi agenda pembangunan berkelanjutan. Memang tugas paling berat dari Prabowo Gibran adalah menertibkan aparatur negara dan birokrasinya akan tegak lurus menuju zaman tertib keuangan.@
Discussion about this post