Oleh: Daniel Mohammad Rosyid (@Rosyid College of Arts)
SELAMA beberapa minggu terakhir ini, masyarakat diributkan dengan kehadiran pagar laut sepanjang 30 km di perairan Banten. Sebagian nelayan mengaku sebagai pihak yang melakukan pemagaran, sementara banyak pihak sampai hari ini diam seribu bahasa mengaku tidak tahu menahu soal itu, termasuk pejabat gubernur Banten.
Masyarakat menuding Agung Podomoro yang melakukannya. Terakhir TNI mulai melakukan pembongkaran pagar laut yg terbuat dari bambu-bambu ini. Ternyata tidak mudah. Rangkaian peristiwa ini merupakan bukti paling mutakhir betapa negeri ini tidak memiliki pemerintahan maritim yang efektif.
Dulu pernah ada seorang Menkomarinves yang sangat sibuk mengurusi banyak urusan, kecuali kemaritiman. Karena kesibukannya itu, Prabowo malah menghapus kementrian koordinator maritim ini. Setelah pejabat gubernur Banten mengaku tidak bertanggungjawab, KKP juga tidak mengaku bertanggungjawab. Kali ini Presiden tidak bisa menyerahkan urusan ini ke rumput yang bergoyang ala Ebiet G. Ade.
Sudah lama urusan pemerintahan di laut ini terbengkalai. Pernah ada kebijakan Poros Maritim Dunia. Kini bahkan mengurus ruang laut Banten saja pemerintah ini tidak kompeten. Arsitektur Kabinet Merah Putih ini masih arsitektur Kabinet darat. Sampai pejuang Deklarasi Djoeanda Prof. Hasyim Djalal wafat beberapa hari lalu, pemerintah zaman reformasi ini masih gagap hadir di laut.
Akibatnya, biaya logistik negara kepulauan ini sangat tinggi yang menjelaskan ketimpangan spasial kita saat ini antara Jawa and the rest of Indonesia.
Akibat ketidakhadiran pemerintah di laut secara efektif ini, terjadi ekonomi biaya tinggi di semua kegiatan kita di laut, termasuk berbagai kegiatan melanggar hukum sejak illegal fishing, illegal logging, illegal waste dumping, ekspor pasir laut liar dan illegal mining sampai human trafficking yang terjadi melalui laut. Perairan Indonesia termasuk perairan yang tidak aman. Badan Keamanan Laut dan TNI AL tidak dirancang sebagai pemerintahan di laut dengan single authority, and responsibility dengan alokasi sumberdaya yang cukup.
Jika ada kue di laut, banyak pihak rame-rame berebut, namun jika ada masalah di laut, masing-masing bersembunyi entah di mana. Sementara itu agenda membangun
National Sea and Coast Guard yang beneran masih diganggu konflik kepentingan antar kementrian dan lembaga-lembaga lain.
Obsesi pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan komoditi seperti tambang telah secara sistemik menelantarkan laut sebagai ruang. Kepentingan maritim adalah kepentingan ruang yang penting untuk trade and commerce. Kita tidak pernah kaya hanya menjadi petani sawit, kopi atau coklat karena tidak pernah menentukan harga komoditi-komoditi tersebut. Mindset kita masih seperti era kolonial, sementara VoC atau Belanda lah yang menjadi pedagang kopi dan coklat serta rempah-rempah.
Ini menjelaskan mengapa Belanda kaya raya, kita sampai hari ini masih miskin. Bahkan dengan membangun administrasi maritim yang kuat, Belanda mampu menjajah bangsa ini untuk waktu yang cukup lama.
Skandal pagar laut di perairan Banten itu pertanda mutakhir bahwa ada salah urus pada kekayaan kita: ruang laut yang membentang seluas Eropa ini. Sementara itu arsitektur Kabinet Merah Putih ini tampaknya dirancang untuk gagal menghadirkan pemerintahan di laut yang efektif. Jika pagar laut bambu di perairan Banten itu saja membawa masalah, saya tidak bisa bayangkan giant sea wall yang membentang sejak Banten hingga Gresik.@
Discussion about this post