SIAGAINDONESIA.ID Perkembangan industri tembakau harus dipantau dan terus diberikan solusi. Pasalnya, negara berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak cukai yang nilainya hampir menyentuh 20 persen.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan peninjauan lapangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri AGRO Kementerian Perindustrian, Dirut PT Djarum Kudus, Bupati Kudus, dan Kadis Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, serta pihak terkait lainnya di Kantor PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2022) lalu.
“Nilai ini (20 persen) cukup fantastis,” ujar Sartono.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa industri rokok harus siap menghadapi tekanan baru dalam berbagai aspek. Tekanan yang datang dengan tujuan supaya industri ini bisa bertahan, seiring dengan banyaknya permintaan pasar dan kemajuan teknologi saat ini.
“Serapan tenaga kerja sudah luar biasa, seperti buruh, petani dan juga pajak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi, kita mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, dimana industri rokok lokal harus siap menghadapi tekanan seiring dengan perkembangan zaman. Ditambah banyaknya kompetitor yang masuk, termasuk produk-produk impor, bahkan rokok elektrik,” tuturnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII tersebut mengapreasisi kebijakan yang dilaksanakan direksi PT Djarum Kudus dalam memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Dengan banyak melibatkan masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) yang diberikan PT Djarum tidak hanya pada karyawannya, tetapi juga teruntuk masyarakat umum.
“Dalam hal tanggung jawab sosial, PT Djarum sangat memerhatikan karyawannya, yaitu dengan memberikan jaminan sosial, berupa jaminan kesehatan, hadiah tahunan, tunjangan, jaminan kecelakan, serta jaminan pensiun. Tidak hanya itu, dari paparan tadi bahkan PT Djarum juga memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak karyawan sehingga dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik,” apresiasi Sartono.
Menindaklanjuti potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai rokok ini, Komisi VII DPR RI akan segera membuat panja pada industri tembakau ini. Sartono bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya segera membahas dalam rapat internal. Hal ini berkaitan dengan masukan-masukan yang diberikan dan diharapkan mitra dalam hasil tinjauan lapangan dan RDP di PT Djarum.@
