SIAGAINDONESIA.ID PDI Perjuangan merespons pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai tuduhan adanya kecurangan di 2024 oleh Pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut disampaikannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto, ketika hadir saat Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melakukan konferensi pers kepada awak media secara daring pada Minggu (18/9/2022).
Menurut Eko yang juga saksi dugaan kecurangan di Pemilu 2009 membenarkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang berlangsung di era pemerintahan SBY.
“Benar bahwa terjadi skandal DPT fiktif. Bahkan di Ponorogo selain DPT fiktif itu, mereka yang meninggal kemudian masuk ke dalam daftar pemilih,” kata Eko dalam keterangannya sebagaimana dikutip awak media.
Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu pengurus ranting itu kan berhak mendapatkan DPS perbaikan, tapi faktanya KPU tidak memberikan daftar pemilih.
“Anak-anak di bawah umur juga masuk dalam daftar pemilih. Kemudian, selain orang meninggal ada (data) ganda yang identik,” ungkap Eko.
Karena itu, dia menegaskan, DPT Pemilu 2009 itu tidak akurat dan benar sebagaimana adanya. Bahkan manipulatif.
“Ini bisa kami buktikan. Bahwa laporan-laporan kami ke Panwaslu maupun ke Bawaslu pada masa itu juga banyak dan pada akhirnya di sidang Mahkamah Konstitusi pun saya juga diberi tugas menjadi saksi salah satunya tentang daftar pemilu yang bermasalah ini,” jelas Eko.
Bahkan, menurutnya, DPR juga telah membentuk pansus saat itu. “Dan kesimpulannya benar, DPT-nya bermasalah,” kata Eko.
Bukan hanya DPT, di Ponorogo juga ditemukan TPS fiktif.
“Di Desa Tonatan di Kecamatan Ponorogo itu seharusnya ada 11 TPS. Tapi kemudian ada TPS ke-12 dengan jumlah pemilih 544 orang yang tercantum di dalamnya,” jelas Eko.
“Dan kemudian diakui oleh KPU bahwa TPS itu tidak ada. Dan berdasarkan kesepakatan itu, TPS-nya dicoret,”sambungnya.
Bahkan, menurut Eko ini terjadi juga di Yogyakarta. “Solo juga kurang lebih sama,” pungkasnya.
Sebelumnya SBY menyatakan akan turun gunung karena menerima informasi bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dinilai tidak jujur dan adil karena sudah diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ucap SBY kepada kader Partai Demokrat saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022) lalu.@
Discussion about this post