SIAGAINDONESIA.ID Bank Jatim tetap mempertahankan Adhy Karyono dan Mas’ud Said sebagai Komisaris Bank Jatim. Keduanya selain menduduki jabatan yang sama di periode sebelumnya juga menjadi Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan jajaran komisaris dan direksi periode 2025-2028.
Soal Pansel dan Pansus menjadi bahasan memanas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim dua hari lalu.
“Dua fraksi setuju dibentuk Pansus yaitu Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan. Tujuh fraksi lainnya menolak sehingga suasana rapat menjadi memanas,” ujar Ubaidillah anggota Banmus dari Fraksi PKB DPRD Jatim kepada awak media.
Seperti di beritakan sebelumnya, Komisi C ajukan lima poin rekomendasi kepada Gubernur Jatim soal Bank Jatim. Komisi C antara lain minta pertanggungjawaban jajaran komisaris dan direksi atas kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta Rp 569,4 miliar dan pembobolan saldo nasabah senilai Rp 119,9 miliar (layanan BI Fast).
Komisi C juga minta Gubernur mengganti seluruh jajaran komisaris dan direksi, serta melarang keterlibatan mereka kembali dalam seleksi jabatan dan membentuk panitia seleksi baru yang independen dan profesional.
Poin lainnya soal komposisi di jajaran direksi dan poin terakhir, DPRD minta agar memperkuat sistem pengawasan dan audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mencegah terulangnya kasus serupa.
“Hanya komposisi jabatan struktur direksi, antara unsur internal dan eksternal yang mendapat perhatian, lainnya tidak digubris,” jelas Direktur Konsorsium JatimOne, Badrus Syamsi setelah mencermati perkembangan yang terjadi Pasca RUPS.
Mengomentari soal dua nama komisaris yang kembali duduk di jajaran komisaris, Badrus Syamsi yang juga pengamat perbankan dan pegiat anti korupsi itu, menjelaskan track record seorang Mas’ud dan Adhy Karyono.
“Mas’ud dikenal sebagai orang yang dekat dengan Gubernur Jatim. Mas’ud Said adalah salah satu staf khusus Mensos 2015-2017 saat Khofifah Indar Parawansa menjabat Mensos dan mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub 2008 dan Pilgub 2018,” jelas Badrus Syamsi.
Sementara Adhy Karyono, lanjut Mantan Direktur salah satu BUMD di Bangkalan itu, sewaktu di Kemensos menjabat sebagai Kabag Program dan Informasi, Kabag Program dan Pelaporan, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Kepala Biro Perencanaan, terakhir Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.
“Kenapa gubernur tidak pilih pejabat lainnya selain Adhy Karyono? Di jajaran Pemprov Jatim banyak pejabat yang kapabel dan kompeten,” tanyanya.
Menanggapi adanya mantan Komisioner KPK dan Perwakilan Kejaksaan di jajaran direksi, sumber Ordal Bank Jatim mengatakan hal tersebut justru menguatkan indikasi tukar guling kasus dengan jabatan komisaris Bank Jatim.
Menurutnya, sejumlah kasus kredit macet kuat indikasinya menyeret direksi atau dugaan adanya keterlibatan pejabat penting di Pemprov Jatim.
Direkrutnya mantan Kejaksaan dan KPK dinilai sarat kepentingan agar pengusutan tidak melebar dan menyeret direksi dan pejabat penting di Pemprov. Banyak rumor menyebutkan kredit macet dananya terpakai antara lain untuk kepentingan Pilkada.@masduki
Discussion about this post