SIAGAINDONESIA.ID Gonjang ganjing pergantian atau mutasi karyawan Pemprov Jawa Timur khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendapat sorotan berbagai pihak dan diindikasikan bermasalah.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 10 Mei 2023 lalu Gubernur Jatim melantik dan memimpin pengambilan sumpah sekitar 500 ASN bertempat di Gedung Grahadi, Surabaya. Sebanyak 29 ASN DKP mengikuti pelantikan. Akan tetapi mutasi tersebut menimbulkan kegelisahan di lingkungan DKP. Pasalnya gubernur dinilai tidak mempertimbangkan senioritas, kapasitas serta kompetensi.
Menurut Pengamat Kebijakan Public dan Peneliti Senior pada Surabaya Survey Centre (SSC) DR. Surokim Abdussalam, mutasi dan tour of duty diperlukan untuk penyegaran organisasi dan itu memang kewenangan gubernur untuk kebutuhan organisasi. Mengenai penempatan personil pasti sudah dilakukan penilaian.
“Ya memang diharapkan bisa memenuhi merit sistem sehingga bisa mengacu pada prinsip good governance,“ jelas Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura tersebut.
Menurutnya, agar sesuai dengan kebutuhan maka pertimbangan mutasi pegawai harus dilakukan penilaian yang lebih obyektif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, menyebutkan sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Nelayan Jawa Timur bidang Kesejahteraan dan Ekonomi Nelayan, Salehwangen Hamsar mengatakan, kebijakan gubernur menempatkan personil yang tidak berkompeten di DKP akan berdampak kepada nelayan, petambak, pembudidaya ikan dan semakin menurunnnya produksi ikan Jawa Timur.
“Sejak adanya kenaikan harga subsidi solar, nelayan yang rata rata hanya 181 hari melaut dalam satu tahun itu, kesulitan, karena solar mahal dan langka. Hal itu sudah diketahui gubernur yang beberapa kali mengunjungi sentra nelayan termasuk di Brondong, Lamongan tetapi tidak ada solusi dari DKP,” keluh Salehwangen.
Kesulitan nelayan sekarang bertambah lagi dengan diberlakukannya aturan kebijakan penangkapan terukur. Nelayan yang sudah wajib membayar di TPI kini juga harus bayar PNBP.
“Bagaimana nelayan mau sejahtera, di laut dimainkan gelombang dan badai, ketika pulang belum tentu dapat ikan sementara didarat dikejar kejar pungutan,” tukasnya, sementara DKP tidak mempunyai solusi atau alternatif meringankan beban nelayan yang dilakukan hanya sosialisasi program pungutan PNBP di TPI.
Jika gubernur cerdas menempatkan orangnya di dinas perikanan provinsi, permasalahan nelayan akan banyak bisa diatasi.
“Kalau hanya membangun pelabuhan saja, semua orang bisa asal ada uangnya. Tetapi apakah keberadaan pelabuhan tersebut membawa mutilfier efek kepada nelayan dan masyarakat di sekitar pelabuhan? Itu masalahnya sekarang,” tambah Saleh yang juga Ketua Masyarakat Bone Raya Jawa Timur.
Penasehat nelayan Sinjai di Jatim tersebut juga menyayangkan banyak Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur yang sudah menghabiskan ratusan miliar tetapi mubazir, contohnya PP Paiton Probolinggo dan Tambakrejo, Blitar. Kondisi nelayan saat ini terpuruk sejak kebijakan pemerintah menaikkan harga subsidi solar. Banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena selain harganya naik, stoknya juga tidak terpenuhi.
“Tidak semua pelabuhan perikanan di Jatim yang jumlahnya 16 unit menyediakan solar subsidi dan yang sudah ada SPDN saja tidak mampu menyediakan kebutuhan solar subsidi serta harus membeli di SPBU,” jelasnya.
Menyinggung kebijakan gubernur yang dianggap oleh ASN DKP bermasalah, Salehwangen Hamsar mengingatkan gubernur berhati-hati agar tidak diskriminatif kepada ASN di DKP dan mengebiri sektor perikanan.
Salehwangen juga menyarankan agar petinggi DKP tidak berorientasi AIS, asal Ibu Senang tetapi dituntut ekselen membuat program strategis untuk nelayan, petani tambak, pembudidaya daya ikan dan petani garam.
“Saya perhatikan gubernur yang digadang-gadang sebagai Cawapres 2024 itu jangan hanya pandai tanam mangrove, banyak upaya lain yang bisa dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktivitas pemangku kepentingan di laut, selat, perairan pulau pulau kecil,” demikian Salehwangen.@k
