SIAGAINDONESIA.ID Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mendirikan “Posko Solidaritas Untuk Rempang”. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan yang dialami warga di Pulau Rempang.
Koalisi masyarakat sipil yang bergabung dalam solidaritas ini adalah KPA Agraria, PGI, Dompet Dhuafa, LBH APIK, YAPPIKA, Yayasan Pulih, Solidaritas Perempuan, Gusdurian, Lokadaya, YLBHI, LBH Pekanbaru, WALHI Nasional, WALHI Riau dan yang lainnya.
Posko beralamat di Kantor LHKP PP Muhammadiyah, Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Nomor 62, Jakarta.
“Posko Rempang yang lokasinya akan kami beritahu kemudian,” kata Aktivis WALHI Melva Harahap, saat jumpa pers di pelataran Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (15/9/2023).
Posko Soitar untuk Rempang juga telah didirikan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
“Lokasinya akan kami beritahu kemudian,” pungkasnya.
Pemerintah saat ini berencana merelokasi warga Rempang, Batam, Kepri, karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.
Terhitung, total investasi sekitar 11,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.
Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak untuk direlokasi. Tercatat setidaknya 16 kampung yang akan direlokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepri.
Kekecewaan warga pun memuncak. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Melayu pun melakukan demonstrasi menolak penggusuran di depan Kantor BP Batam dan berujung ricuh pada Senin (11/9/2023) lalu.
Dikabarkan, enam orang terluka dan 45 orang ditangkap aparat gabungan Polri dan TNI yang bertugas mengawal demonstrasi tersebut.@
Discussion about this post