Oleh: Uchok Sky Khadafi
ALOKASI anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu besar. Tetapi selalu gagal dalam mencegah penyelundupan bening bening lobster (BBL) ke luar negeri.
Coba, baru baru ini saja bea cukai gagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp9,4 Miliar ke Singapura. Dan pada bulan Mei 2024 Polri gagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp19,2 miliar.
Padahal alokasi anggarannya sangat besar. Tetapi untuk mencegah penyelundupan benih lobster saja tidak mampu, ngos-ngosan dan seperti tidak punya tenaga untuk memberantas berbagai modus penyelundupan.
Coba kita lihat saja, dan fokus kepada alokasi anggaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Biro Umum dan Setjen KKP untuk Program kegiatan layanan Protokoler. Angkanya sungguh fantastik sekitar Rp 5,1 miliar.
Program dan anggaran di Biro Umum dan Setjen KKP terkesan tumpang tindih antara alokasi anggaran. Misalnya, anggaran untuk belanja bahan komputer, ada di dua program Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Layanan Protokoler.
Kemudian barangkali untuk program senang-senang. Ada program yang namanya dua kali sewa gerbong kereta dua kali. Pertama, sewa gerbong VIP kereta dengan nilai sebesar Rp 25.000.000, dan kedua sewa gerbong VIP kereta istimewa dengan nilai sekitar Rp 150.728.000.
Tetapi yang jelas, kami dari CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada KPK dan bekerja sama dengan auditor negara untuk memantau program-program di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Biro Umum dan Setjen KKP seperti, Belanja Barang Operasional Lainnya Layanan Protokoler sebesar Rp 858.000.000, Belanja Sewa Layanan Protokoler Rp 2.077.436.000 dan Belanja Barang Operasional Lainnya Layanan Protokoler Rp 1.326.094.000.@
*) Direktur Center For Budget Analisis (CBA)
Discussion about this post