SIAGAINDONESIA.ID : Korps Marinir bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) gelar Program Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Tema yang diusung “Terwujudnya Korps Marinir yang Profesional, Modern, Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2022” di Gedung Graha Marinir, Mako Kormar, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun no 40 Jakarta Pusat, Senin (6/6/22).
Dalam sambutan, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto yang dibacakan Inspektur Korps Marinir (Ir Kormar) Brigjen TNI (Mar) Cecep Ruhiat menyampaikan, bahwa program pelatihan ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar Korps Marinir bekerjasama dengan LKPP guna meningkatkan profesional sumber daya manusia (SDM) di jajaran Korps Marinir dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi.
“Dalam rangka mewujudkan Good Governance pada lingkup pemerintahan, maka pemerintah telah menetapkan perpres No 12 tahun 2021, yang merupakan perubahan perpres tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
“Berpedoman pada peraturan tersebut , dibutuhkan personel bersertifikat yang diakui atas kompetensi dan kemampuan profesi dengan keahlian pengadaan berang/jasa pemerintah. Dalam hal ini diantaranya adalah, penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia pengadaan barang/jasa dan para pejabat teknis kegiatan yang harus memiliki sertifikat tersebut”, kata Dankormar dalam amanatnya.
Diakhir sambutannya, Dankormar mengucapkan, terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengakomodir kebutuhan pada penyelenggaraan program latihan ini.
“Atas kesediaan bekerjasama menyiapkan SDM yang berkualitas untuk mendukung tugas-tugas Korps Marinir melayani masyarakat secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya”, ujar Dankormar.
Sementara itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, M.Si. menyampaikan dalam memicu produk dalam negeri mempercepat pemulihan ekonomi, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait pengadan barang/jasa pemerintah perlu ditingkatkan penggunaan produk dalam Negeri, meningkatkan porsi UMK dan Koperasi serta mempercepat penyerapan APBN/APBD.
“Orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan atau mengakses belanja pemerintah, terutama untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan UMK/Koperasi. Serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan Lokal, Sektoral dan Nasional, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, angka penganguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi serta meningkatkan indek pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini ratio”, jelas Kepala LKPP.
Program Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dihadiri Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M., CSBA., para pejabat utama Korps Marinir, serta para peserta pelatihan baik yang hadir langsung maupun melalui vicon.
