SIAGAINDONESIA.ID Ketua DPP Pelra Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Salehwangen Hamsar mengatakan pada satu kesempatan, keberadaan Koperla harus dievaluasi kinerjanya. Ia mengakui banyak menerima keluhan dan pengaduan dari anggotanya dan meminta BPH Migas ketat mengawasi penyaluran solar subsidi agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan. Dirinya menambahkan, persoalan tersebut akan dibicarakan dalam Rakernas Pelra mendatang.
“Kopelra harus profesional dan harus bersih dari mafia,” tegasnya.
Ditambahkan, kerjanya tidak hanya menyalurkan solar subsidi saja, banyak yang bisa dilakukan seperti memenuhi kebutuhan bekal ABK, mencarikan muatan bekerjasama dengan BUMN, BUMD dan banyak bisnis lainnya yang bisa dikerjakan untuk kesejahteraan anggota,” jelas Salehwangen yang juga Ketua DPD Pelra Jawa Timur dan Bali.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD. Pelra Jatim dan Bali, H. Anwar dalam satu perbincangan mengatakan, kapalnya yang sering membeli solar dari Kopelra Gresik menyesalkan ketentuan pembelian solar subsidi jatah kapal Pelra.
“Saya pindah SPBB untuk kebutuhan solar kapal saya,” jelasnya.
Diceritakan, sebagai pengurus DPD. Pelra tidak ada fasilitas atau kemudahan dan Kopelra Gresik. Untuk kebutuhan solar kapal miliknya Kopelra Gresik melakukan aturan yang menyimpang. Menurutnya, order solar tidak semua dibeli dengan harga subsidi, sebagian harus dibayar dengan harga industri.
“Inikan tidak benar dan menyimpang, ya saya memutuskan tidak membeli solar di Kopelra Gresik,” ungkap H. Anwar yang mengaku punya tiga kapal itu.@team
Discussion about this post