SIAGAINDONESIA.ID Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Tri Rismaharini. Diduga penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa mengatakan bahwa dari pihak Risma mempersilakan penyidik KPK melakukan kegiatan.
“Memberi tahu informasi kepada Ibu kegiatan hari ini, ya sudah diterima,” kata Don di kantor Kemensos.
Hanya saja saat kegiatan itu, kata Don, Risma tak mendampingi. Menurutnya, Risma harus menghadiri rapat karena tengah mempersiapkan kunjungan kerja dalam beberapa hari ini.
Don juga menjelaskan penggeladahan dilakukan tanpa mengganggu aktivitas pegawai. Memang ada sejumlah orang yang ditanyai, tetapi ia tak tahu persis jumlahnya.
Selain itu, ada juga sejumlah dokumen yang diminta penyidik KPK.
“Ada beberapa orang yang ditanyain dan lain-lain, ya wajar saja,” ucapnya.
Penggeledahan di Kemensos dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Meski demikian dirinya tak merinci ruangan apa yang digeledah.
“Benar, ada kegiatan yang dimaksud (penggeledahan),” kata Ali Fikri, Selasa (23/5).
Kata Ali, kegiatan itu dilakukan dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi barang bukti atas dugaan kasus korupsi itu.
Dirinya mengungkapkan, pihaknya akan melakukan konfrensi pers setelah proses penggeledahan rampung.
“Pada saatnya nanti kami akan sampaikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasal yang diterapkan,” kata Ali.
Ali selanjutnya memastikan KPK masih akan terus bekerja dan melakukan proses penyidikan perkara ini. Ia pun meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut yang nantinya akan disampaikan oleh mereka.
“Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK,” ujarnya.
Sebelumnya diinformasikan, KPK telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 6 orang. Yakni Eks Direktur Utama (Dirut) Transjakarta, M Kuncoro Wibowo dan 5 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos), di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2020 sampai 2021.
Pencegahan ini dimaksudkan sebagai rangkaian proses dan kebutuhan penyidikan kasus terjadap 6 orang yang diduga terkait dengan dugaan korupsi bansos.
Pencegahan terhadap keenam orang tersebut diajukan selama 6 bulan kedepan sampai dengan Juli 2023. Sehingga keenam orang dapat hadir dalam proses pemeriksaan.@
Discussion about this post