SIAGAINDONESIA.ID Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menilai bahwa Pemerintah Jokowi telah memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU minerba, tax holiday, pembebasan pajak, perpanjangan masa HGU. Hal ini justru membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah.
“Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Jokowi berkuasa,” demikian KAMI Lintas Provinsi dalam pernyataan sikapnya yang diterima redaksi, Minggu (4/12/2022).
Menurut KAMI, dalam menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level. Sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah.
Di satu sisi, kebijakan tersebut telah menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri dan meningkatkan pengangguran.
“TKA terutama dari China membanjir.”
Dengan berbagai kemudahan tersebut, lanjut KAMI, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 45 pasal 33.
“Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis.”
Selain itu, keberpihakan Presiden Jokowi kepada RRC dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah RRC dan pengusahanya.
Begitu juga dalam bersikap di PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada RRC menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang antara Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45. Hal ini berdampak pada krisis multi dimensi.
Kondisi Indonesia kedepan benar-benar terjerembap ke titik nadir. KAMI menilai Pemerintah Jokowi sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Melainkan membuat rakyat tercekik.
“Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rezim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran.”
Tidak peka terhadap kondisi lainnya, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN. Padahal Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam.
Sementara BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga kereta api cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya yang seharusnya menjadi beban swasta.
Selain itu, di era Jokowi telah terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah. Menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dan lain-lain. Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum.
“Berdasarkan fakta-fakta tersebut KAMI Lintas Provinsi sampai kepada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing timbulnya disintegrasi bangsa, untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur.”@
Discussion about this post