Oleh: M Rizal Fadillah
MESKIPUN profilnya suka menghindar, mudah membelokkan masalah, tidak konsisten dan terkesan masa bodoh, akan tetapi Jokowi juga sering terlihat bingung dan tertekan. Sebagai gantungan seluruh Menteri dan kadang menggantungkan pada putusan oligarki, Jokowi tentu berat menghadapi masalah yang terus datang bertubi-tubi. Sementara mimpi sukses dari berbagai agenda belum juga terasa apalagi teraba.
Pukulan berat saat ini adalah bobolnya benteng pertahanan keuangan. Menteri Keuangan sedang babak belur didera skandal di kementriannya. Kasus 349 Trilyun ternyata sulit diredam bahkan semakin membara akibat aksi diluar dugaan Menteri Jokowi sendiri Mahfud MD. Kasus bisa berlanjut ke Pansus DPR atau KPK. Kejagung juga potensial untuk turut bergerak.
Dalam video sidang kabinet paripurna 30 Maret 2023 di Istana Negara dengan kondisi lemah Jokowi menyampaikan narasi memahami kekecewaan masyarakat kepada pemerintah khususnya dalam kasus pajak dan bea cukai. Dalam video tersebut terkesan Jokowi kecewa dan menyalahkan kinerja birokrasi bawahannya termasuk kepolisian dan aparat hukum lain. Ia mengingatkan perlunya berhati-hati.
Jokowi wajar pusing karena ketika gonjang-ganjing kasus Sambo di instansi kepolisian belum tuntas ternyata sudah ada lagi kasus Rafael Alun Trisambodo yang berefek pada tuntutan kejelasan transaksi mencurigakan 349 Trilyun.
Belum lagi ada tanda penyelesaian masalah ini di DPR, sepakbola sudah mendera. FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia untuk piala dunia U-20.
Benturan internal pun mulai nampak, Erick Thohir yang mewakili suara Istana menunjuk Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai penyebab kegagalan, bahkan kepada sikap PDIP yang juga telah terang-terangan menolak. Tentu PDIP tidak akan mau disalahkan, nama Bung Karno dilibatkan.
Ketika Sri Mulyani semakin kusut maka andalan Jokowi tinggal Luhut dan Luhut ternyata sedang kalang kabut. Ia sewot pada orang di luar pemerintahan yang banyak omong. Dibalas oleh orang di luar pemerintahan bahwa rakyat kesal pada orang dalam pemerintahan yang gemar omong kosong dan nyolong. Entah Luhut masuk klaster omong kosong dan nyolong atau tidak.
Luhut sendiri gagal mendatangkan banyak penanam modal di Indonesia. Tidak ada progres dari kerja Menko Luhut selain keterkaitan atau ketergantungan pada China. Akibatnya Luhut pun diberi predikat sebagai duta China. Benteng pertahanan Luhut bagi Jokowi mulai rapuh. Memang ia tidak becus.
Masyarakat bukan hanya kecewa pada kinerja kementrian dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga pada ketidakmampuan Jokowi dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara negara. Apa yang dikeluhkannya itu adalah kondisi obyektif yang terjadi pada dirinya sendiri. Rakyat kecewa pada Presiden.
Komentar yang muncul adalah apakah kekecewaan Jokowi pada sidang kabinet itu merupakan sinyal bahwa ia akan segera mengundurkan diri?
Narasi dan ekspresinya sudah pas untuk pidato pengunduran diri.
Masa kepemimpinan Jokowi nampaknya mulai hitung mundur. Banyak fakta yang muncul tiba-tiba menjadi cerita. Itu bukan disain oposisi apalagi para Menteri. Ada kekuatan Ilahi yang sedang menunjukkan bukti. Sikap jumawa, zalim dan sok kuasa pasti berbatas waktu. Hukuman akan lebih cepat dan dahsyat daripada waktu dan pekerjaan untuk melakukan banyak rekayasa.
Jokowi semakin goyah, berjalan tidak ajeg karena mabuk oleh suntikan janji investasi yang tidak datang-datang, pelanggaran HAM berat di perjalanan, hutang luar negeri yang menenggelamkan, serta kebocoran yang terjadi di berbagai kementrian. Bukan saja goyah karena gagal mensukseskan program tetapi juga terancam berbagai tuntutan kelak saat ia tidak berkuasa lagi.
Mundur sekarang lebih baik karena masih ada harapan rakyat untuk memaafkan. Jika mundur karena periode habis apalagi dimundurkan maka ancaman sanksi penghukuman bisa terjadi.
Jokowi payah yang semakin goyah. Untuk mundur bagusnya tidak harus menunggu nasehat atau bisikan paranormal. Berbasis pada kalkulasi normal saja. Adapun pernyataan mundur cukup di atas meterai 10.O00 rupiah.@
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
