Oleh: Yusuf Husni
AIRLANGGA Hartarto (AH) diagendakan bertemu dengan salah satu ketum partai hari ini, Kamis (27/7). Namun pertemuan ini ditengarai bukan dalam rangka membangun koalisi Pilpres 2024. Sebaliknya, banyak pihak menduga AH hendak meminta suaka politik demi menyelamatkan dirinya dari kasus hukum yang tengah menderanya.
Secara politik dari dulu Partai Golkar (PG) memiliki ideologi maupun arah perjuangan sendiri. Kalaupun mau berkoalisi, hendaknya PG bekerjasama dengan partai yang se-ideologi.
Karena itu kami segenap kader Golkar akan mengecam tindakan AH jika terbukti sengaja ‘menggadaikan’ partai demi mensukseskan kepentingan Capres lain.
Kita semua mahfum bahwa AH telah gagal menaikkan elektabilitas partai. Tapi jangan kemudian ‘menjual’ partai ke partai lain. Jika itu terjadi, maka AH telah menghianati perjuangan pendiri Partai Golkar dan marwah partai. Maka, seluruh pengurus DPP dan DPD Provinsi se Indonesia wajib bertanggung jawab untuk mundur.
Kami juga mendesak Kader Golkar se Indonesia untuk bangkit melawan jika PG dijual ke partai lain.
Kami mencermati, sejatinya perilaku politik seperti ini bukan perilaku PG paradigma baru. Tetapi perilaku oknum yang dilakukan secara berjamaah.
Dengan adanya indikasi kasus hukum yang menimpa pribadi AH, PG pun terimbas jadi cacat politik. Sehingga sangat berat untuk survive di Pemilu 2024.
Hukumannya, ya… turunkan secara paksa berdasarkan mekanisme aturan partai.
Dan kami ingatkan juga pada seluruh kader PG untuk menghentikan yel yel ‘Erlangga Presiden’.
Pasalnya, sampai hari ini AH tidak pernah menyatakan siap maju jadi Capres. Justru seluruh kader terkesan dipaksakan mengumandangkan yel yel ‘Erlangga Presiden’. Memang sebagai ketum, tidak seharusnya AH menyalahgunakan kewenangan sebagai ketum dalam menentukan Capres dan Cawapres demi kepentingan pribadi.
Ingat, pemilik saham terbesar PG adalah rakyat bukan milik badut politik. Maka, seyogyanya partai ini dikelola dengan baik. Jangan sampai PG tergadaikan. Jangan sampai PG hanya menjadi cerita-cerita kerajaan politik masa lalu.
* Dewan Penasehat Partai Golkar Jawa Timur
Discussion about this post