Oleh: M Rizal Fadillah
HITUNG mundur makin dekat ke hari-hari penentuan. Respons publik terhadap agenda silaturahmi TPUA, tokoh-tokoh, dan elemen perjuangan lainnya ke UGM Yogyakarta dan rumah Joko Widodo Surakarta cukup besar. Tingkat kepenasaran atas keberadaan dan keaslian ijazah UGM Joko Widodo sangat tinggi. Maklum Jokowi adalah Presiden RI selama 10 tahun. Andai ijazahnya ternyata palsu betapa besar dampak sosial, politik dan hukum yang diakibatkan bagi bangsa ini.
TPUA yang telah bersurat kepada UGM dan Jokowi ternyata mendapat respons besar masyarakat. Di samping berbagai media memberitakan agenda, juga beberapa simpul kepedulian siap ikut hadir pada tanggal 15-16 April 2025. Kehebohan bersifat nasional. Sorotan terhadap predikat Jokowi berijazah palsu semakin meluas dan menguat. Jokowi hingga detik ini tetap tidak mau atau tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya.
Tokoh-tokoh seperti Prof. Eggi Sudjana, KH Syukri Fadholi, Jend (Purn) Tyasno Sudarto, Dr Rismon Sianipar, Dr Roy Suryo, Marsma (Purn) Firdaus, dan puluhan tokoh lain dipastikan hadir dalam “halal bil halal” atau “silaturahmi” atau “geruduk nasional” tersebut. Rektorat UGM juga siap menerima, meski jumlah delegasi masih dinegosiasi. Diharapkan nuansa “kerakyatan” masyarakat Yogyakarta tercermin dari keterbukaan UGM.
Beberapa hal yang perlu informasi, klarifikasi, hingga verifikasi atas skripsi dan ijazah Jokowi antara lain apakah foto dalam fc ijazah yang beredar benar foto Joko Widodo atau Sumadno? Soal font face skripsi dan ijazah, pembimbing, nama dekan, hingga bukti KKN. Kemungkinan pembentukan TPF serta kesiapan membantu proses hukum Bareskrim Mabes Polri menjadi bahan bahasan.
Jokowi sendiri diharapkan menjadikan forum silaturahmi ini sebagai momentum terbaik untuk menunjukkan ijazah asli UGM miliknya. Kesimpangsiuran berita seperti ijazah hilang, ijazah pengganti, pencetakan skripsi dan lainnya perlu mendapat jawaban. Jokow kiranya tidak menjadi figur pengecut yang lari-lari atau menghindar untuk menyelesaikan.
Dimaklumi bahwa situasi semakin genting bagi Jokowi saat ini, silaturahmi atau geruduk nasional 15-16 April akan menjadi momen penting untuk menjawab jutaan keraguan publik atas keaslian ijazah UGM Jokowi. Dua hal menjadi tuntutan rakyat Indonesia yaitu kepastian dan sanksi hukum. Jika kebohongan yang terjadi, maka siapapun harus mendapat sanksi hukum sebagai konsekuensi dari segala perbuatannya.
Ketika proses peradilan perdata, pidana, tata usaha negara untuk membuktikan masih tersendat oleh campur tangan kekuasaan, maka geruduk nasional semoga jadi alternatif. Selalu ada jalan untuk menguak kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
Wajah pucat ijazah Jokowi moga tidak membawa semakin pucatnya wajah bangsa dan negara Indonesia.@
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
