Oleh: Isa Ansori
SIDANG Istimewa merupakan momen penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi nasib bangsa dan negara sering kali diambil.
Sidang Istimewa DPR/MPR RI adalah sebuah pertemuan resmi yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di luar jadwal sidang regular.
Sidang Istimewa ini biasanya diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai isu-isu yang sangat penting dan mendesak, yang dianggap memerlukan perhatian segera dari para anggota legislatif dan seluruh rakyat Indonesia.
Menjelang transisi kepemimpinan dan demokrasi, nampaknya banyak hal yang perlu disegerakan, guna menjaga agar transisi kepemimpinan dan demokrasi tidak mengalami kegagalan akibat ulah ambisi kekuasaan yang dilakukan.
Adalah Jokowidodo, Presiden RI 2014-2024, menjabat selama dua periode, sepertinya tak membuat Jokowi merasa puas dan menempatkan dirinya sebagai negarawan dan guru bangsa, sebagaimana para presdien sebelumnya semasa reformasi. Jokowi justru berupaya melanggengkan kekuasaanya, melalui isu tiga periode dengan alasan peride kedua tidak maksimal karena ada bencana Covid-19. Gagal dengan ambisi tiga periode, Jokowi.
Bahkan pada periode 2024, Jokowi secara terang terangan menggalang kekuatan untuk menggagalkan siapapun capres diluar kemauannya. Melalui koalisi yang dibangun dan menggunakan instrumen-nstrumen kekuatan Negara, Jokowi melakukan upaya-upaya memenangkan calon yang dia dukung, apalagi yang menjadi wapres adalah putra kesayangannya, Gibran Rakabuming.
Melalui ketua MK, yang juga iparnya, Jokowi memaksakan perubahan persayaratan usia Capres dan Cawapres, sehingga sang putra bisa mengikuti kontetestasi.
Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh Jokowi, meski itu melanggar konstitusi, bagi Jokowi tak perduli, karena baginya yang penting apa yang menjadi kmauannya harus bisa diwujudkan. Jokowi terlihat begitu kuasa dan digdaya, semua hampir tunduk kepada kemauannya. Bahkan semasa Jokowi memimpin, suasana kebatinan kebangsaan kita menjadi terkoyak.
Slogan saya Pancasila, Saya Indonesia, berdampak pada pemecah belahan bangsa, seolah bahwa yang Indonesia dan Pancasila adalah Jokowi dan kroninya.
Keberpihakan Jokowi kepada Oligarki menyebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil tak pro rakyat, kecuali rakyat hanya dijadikan pencitraan. Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berphak pada buruh adalah bukti nyata ketidak berpihakan Jokowi kepada rakyat kecil.
Selain itu semakin suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tentu bertentangan dengan cita-cita reformasi yang digaungkan oleh rakyat Indonesia tahun 1998. Jokowi dan kroninya hanya menikmati hasil perjuangan itu, karena kita semua tak tahu, dimana Jokowi saat 1998 terjadinya gelombang reformasi.
Dosa-dosa Jokowi harus dipertanggung jawabkan. Gerakan mahasiswa, masyarakat, buruh dan para professional dengan tag line “Darurat Indonesia“ adalah puncak kemarahan rakyat yang selama ini masih bisa bersabar dan mentolerir kesalahan-kesalahan Jokowi.
Tuntutan gerakan rakyat yang awalnya mengawal putusan MK no 60 dan 70 tentang pelaksanaan pilkada berkembang menjadi “ Tangkap Jokowi dan kroni-kroninya “Adili Jokowi“, “Ganyang Jokowi”, “Hancurkan Politik Dinasti “, dan lain-lain, semua bernada mengecam Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya. Sebuah rentetan peristiwa seperti terjadinya gerakan reformasi 1998. Jokowi kini menjadi musuh bersama.
Sidang Istimewa adalah forum tempat Jokowi mempertanggung jawabkan pelanggaran-pelanggaran kekuasaan yang dia lakukan. Transisi Demokrasi Tanpa Jokowi adalah sebuah peristiwa politik yang penuh dengan ketegangan dan harapan di Indonesia.
Sidang ini diadakan sebagai tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran mengenai jalannya demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan oposisi dan kelompok masyarakat sipil, Sidang Istimewa ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali arah demokrasi Indonesia dan mencari solusi untuk memastikan transisi yang damai dan adil menuju pemerintahan yang lebih baik.
Dalam Sidang Istimewa ini diharapkan juga melibatkan para peserta, yang terdiri dari berbagai tokoh politik, akademisi, dan aktivis masyarakat, memaparkan berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi selama masa kepemimpinannya. Mereka menyoroti bagaimana tindakan dan kebijakan Jokowi, yang di mata mereka, telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
Pelanggaran-Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Jokowi:
Penumpasan Kritik dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
Pemerintahan Jokowi dikritik keras karena menggunakan Undang-Undang ITE untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Banyak aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang ditangkap dan dipenjara karena menyuarakan pendapat mereka di media sosial atau melalui platform digital lainnya. Ini dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Intervensi dalam Penegakan Hukum
Jokowi juga dituduh telah melakukan intervensi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh yang sering disorot adalah upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi ini, dicap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi dan bentuk pengkhianatan terhadap upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.
Penggunaan Aparat untuk Kepentingan Politik
Pemerintahan Jokowi juga dikritik karena diduga menggunakan aparat keamanan, seperti polisi dan militer, untuk menekan gerakan oposisi dan protes masyarakat. Ini terlihat dalam berbagai insiden di mana demonstrasi damai dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan. Misalnya, selama aksi protes menentang revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law pada tahun 2019-2020, banyak pengunjuk rasa yang mengalami kekerasan dari aparat.
Politik Dinasti dan Nepotisme
Jokowi juga disorot karena dugaan mempraktikkan politik dinasti dan nepotisme, terutama dengan mempromosikan anggota keluarganya dalam politik. Contoh yang sering disebut adalah pencalonan dan kemenangan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wali Kota Solo, serta menantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan, merubah aturan UUD pilpres dan pilkada demi memuluskan anak-anaknya untuk berkontestasi dalam pilpres dan pilkada. Banyak yang menilai ini sebagai bentuk penyelewengan dari semangat demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan dan meritokrasi.
Pengabaian Terhadap Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat
Kebijakan Jokowi dalam sektor pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan pembukaan lahan baru, juga dikritik karena mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Proyek-proyek ini sering kali menyebabkan perusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan pengusiran paksa masyarakat adat dari tanah mereka, tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil.
Memaksakan proyek strategi nasional yang sejatinya tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah daerah
Dan masih banyak lagi dosa dosa Jokowi dan keluarganya berkaitan dengan pelanggaran etika keluarga pejabat.
Diharapkan dalam siding tersebut melahirkan keputusan memberhentikan Jokowi sebagai presiden, mengangkat KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan bertugas mengawal transisi demokrasi yang sedang berjalan.@
*) Kolumnis dan Akademisi, Dewan Penasehat Perkumpulan Bumi Putera Jawa Timur
Discussion about this post