SIAGAINDONESIA.ID Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menilai, konflik agraria yang ada di Indonesia seperti di Rempang, dapat dihindari bila adanya mitigasi dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertajuk “Hendak ke Mana Indonesia Kita?” Senin, (18/9).
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan dari seorang panelis yang merupakan mahasiswi UI, Della Azzahra. Dalam pertanyaannya, menyinggung data Konsorsiuam Pembaruan Agraria (KPA), terkait naiknya jumlah kasus konflik agraria pada 2022 sebanyak 212 kasus dari 2021 sebesar 2017 kasus.
Merespon itu, Ganjar merasa, jumlah kasus konflik agraria lebih dari yang dicatat oleh KPA. Pasalnya, ia mengaku kerap menangani masalah konflik saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
“Dugaan saya kasusnya lebih banyak dari itu, bukan 212. Itu yang tercatat, terlaporlan, tercover oleh teman2 media, dugaan saya lebih dari itu karena saya banyak menangani hal itu, minimal di kampung saya, belum lagi di Indonesia.
Lantas, Ganjar merasa, munculnya konflik agraria diakibatkan dari tak ada mitigasi yang dibuat. Ia juga merasa, tak ada rasa hormat terhadap hak warga menjadi pemicu konflik agraria.
“Ini pengalaman saya, kenapa konflik itu muncul? Pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi. Kedua, bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka,” tutur Ganjar.
Ganjar pun menceritakan pengalamannya saat menangani proyek jalan tol yang hendak dibuat di wilayah Jateng. Saat itu, kata Ganjar, proyek jalan tol akan dibangun melewati perkampungan warga. Ia pun meminta agar proyek tersebut tidak melintasi pemukiman.
“Saya bilang, apakah anda tidak memitigasi, bahwa kalau dibuat lurus jaraknya lebih pendek, tetapi itu akan memotong sekian kampung dan rumah. Anda sudah analisis konfliknya seperti apa? ‘Pak ganjar punya usulan?’ Punya, bagaimana kalau kemudian kita berputar jalannya melalui ruang yang lebih kosong.
Atas dasar itu, Ganjar berdebat dengan pihak terkait termasuk menteri, agar pembangunan jalan tol tidak melintasi pemukiman. Hingga akhirnya, proyek tersebut tak melintasi pemukiman warga, melainkan melingkar melewati laut.
Lantas, Ganjar pun menyinggung konflik agraria seperti di Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, masalah itu tak akan terjadi bila ada mitigasi yang dilakukan.
“Kalau itu kemudian tanah akan diberikan katakan kalau sekarang yang ramai di Rempang ya, ramai sekali. Bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa Ini tanahnya enggak ada sertifikatnya, heh gimana sertifikatnya sudah beres (atau) belum. Program sertifikasi kan baru jalan pada pemerintahan ini saja. Mitigasi itulah yg kemudian penting utk mencegah,” terang Ganjar.
Atas dasar itu, Ganjar pun mendorong kepada sejumlah menteri seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perdagangan hingga investasi dapat merekrut karyawan tak berlatar pendidikan insinyur belaka.
“Tolonglah antrpolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau. Capek menjelaskan, sudahlah pakai UU pengadaan tanah saja. Begitu enggak mau, hukum berjalan. Ketika hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan,” kata Ganjar.@
Discussion about this post