SIAGAINDONESIA.ID Beberapa saat usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk periode kedua oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengaku akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para pejabat Pemprov Jatim.
“Setelah ini baru kami akan rakor, Sekda dan seluruh kepala OPD sudah di Jakarta. Kami langsung tancap gas untuk bisa membahas bersama apa yang mereka siapkan juga menjelang Ramadan,” kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Sementara itu sejumlah pejabat eselon dua yang dihubungi membenarkan ada undangan rapat koordinasi di Jakarta.
“Belum tahu sampai kapan, kami menunggu arahan pimpinan,” ujar salah satu Kepala Dinas yang dihubungi dan wanti-wanti tidak disebut namanya.
“Selain Bu Khofifah, wakil Gubernur rencana juga akan memberikan pengarahan,” ungkap eselon dua lainnya.
Sehari sebelumnya, Kepala Bapeda Jatim, M. Yasin mengatakan kepada wartawan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan pemangkasan anggaran imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Nilai totalnya mencapai Rp500 miliar.
Menurutnya, sejumlah anggaran yang dipangkas antara lain biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), renovasi dan rehabilitasi gedung-gedung pemprov serta mengurangi acara-acara seremonial
“Dari jumlah itu, Rp200 miliar di antaranya pemangkasan dari biaya perjalanan dinas. Sebelumnya anggaran dinas mencapai Rp400 miliar,” ujarnya.
Yasin menjelaskan, cara melakukan efisiensi perjalanan dinas antarkota dalam provinsi yang biasanya menginap, dipangkas menjadi satu hari.
“Biasanya, acara kedinasan berlangsung hingga sore atau bahkan malam hari, lanjut menginap. Nah, kami ganti full day dengan konsep acara pagi sampai sore,” katanya.
Menanggapi hal itu, pengamat sosial politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surakim mengatakan, efisiensi anggaran sebagai kebijakan pemerintah pusat pasti akan membawa dampak cukup luas dan kompleks, butuh koordinasi teknis segera krn akan berdampak pada banyak hal yg selama ini rutin dilakukan.
Namun demikian, ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat pemda menuju pengelolaan anggaran yg efektif efisien. Skala prioritas dan fokus anggaran akan menjadi tantangan. Pejabat Pemprov harus bisa beradaptasi dengan cerdas dan ulet. Apalagi tantangan utk mensinergikan program pusat dan daerah dalam posisi anggaran yg dihemat juga bukan perkara mudah.
Tekad bu Khofifah menjadikan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara juga butuh segera penyamaan frekuensi di level teknis dan saya pikir pejabat Pemprov harus bisa segera adaptif dan akseleratif.
“Menurut saya ini tantangan dan juga test case bagi pejabat daerah agar kreatif dan inovatif menjalankan pemerintahan dan tantangan baru,” jelas Wakil Rektor III UTM itu
Dalam konteks penghematan dan efisensi anggaran ini para pejabat Pemprov sedang dilakukan ujian apakah memiliki growth mindset atau tidak. Ini ujian berharga sekaligus seleksi alam yang juga bagus menurut saya untuk pemda ke depan. Paling tidak bisa memotong anggaran yg tidak penting dan memboroskan.
“Saya berharap momentum ini dijadikan sebagai momen perbaikan kultur birokrasi yang efisien,” ungkapnya.
Tetapi konsisten menjadikan birokrasi Pemprov yang met cord yakni meritokrasi, empowerment, transparant, adaptif, kolaboratif, obidient, responsive dan digitalize.
Acara Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggelar rakor pejabat di Jakarta mengundang kritik pula dari Sekjen Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan (FMKMP ).
“Efisiensi Omong kosong alias Omon omon. Ini kan jelas pemborosan anggaran dan tidak sesuai Inpres tentang efisiensi anggaran,” ungkap Koko Sudarsono.
Menurutnya Inpres hanya berlaku ke masyarakat bawah seperti nelayan, petambak dan masyarakat pesisir lainnya yang kondisinya semakin susah karena kebutuhan operasional melaut dan memelihara ikan semakin mahal seperti nelayan kesulitan mendapatkan solar subsidi.
“Kalau mau efisiensi Rakor bisa diselenggarakan secara online, teknologi sudah canggih,” tegasnya.
Gubernur Khofifah, lanjut Koko Sudarsono, melanggar Inpres 1 Tahun 2025 Tentang efisiensi anggaran dan tidak memberikan tauladan yang baik kepada bawahan.
Info yang diperoleh media ini, setidaknya 45 kepala Dinas dan pejabat setingkat eselon dua mengikuti Rakor dengan Gubernur Khofifah dan wakilnya diduga selama dua hari tanggal 20 dan 21 Februari, sejauh ini Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Jatim, Pulung Chausar yang dihubungi melalui pesan singkat malah balik nanya
“Waalaikumsalam..Rakor apa nggih?”, tanyanya.
Namun, setelah ditanya lebih lanjut belum ada respon sampai berita ini tayang. @masduki
Discussion about this post