Oleh: M Rizal Fadillah
BAGAI oase di tengah kegersangan dan hiruk pikuk politik menuju Pemilu 2024 yang tercium beraroma busuk. Tulisan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo berjudul “Etika Menuju 2024” menekankan perlunya semua pihak khususnya partai politik untuk menjunjung tinggi etika dalam berpolitik.
Kecurangan dalam Pemilu tidak boleh terjadi sebab akan menimbulkan kerawanan bahkan kekacauan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Butir penting tulisan yang menggaung adalah harapan kepada parpol agar dalam memperjuangkan kepentingan politiknya dapat beretika, bijaksana, beradab dan elegan.
“Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi”, demikian Mayjen Kunto mengakhiri tulisan di media Kompas.com tersebut.
Apa yang dikemukakan oleh Pangdam III Siliwangi itu sangatlah tepat, baik yang terkait dengan perilaku partai politik yang terasa semakin kehilangan etika menuju 2024 maupun “warning” sikap TNI yang “harus sedikit maju mengambil posisi”.
Apalagi jika kita mau sedikit menengok pada aturan etika berbangsa yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam konsiderans dinyatakan bahwa kemunduran etika kehidupan berbangsa turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Perlu berpegang pada acuan etika untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa.
Pangdam III Siliwangi mengingatkan jika pemain curang dan membuat penonton resah atau tidak nyaman maka terapi khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu.
Ketetapan MPR No VI tahun 2001 mengingatkan perlunya menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk manipulasi lainnya. Khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan.
Tulisan Mayjen Kunto memberi peringatan pada pelaku politik khususnya partai politik agar segera kembali ke rel etika dalam kehidupan berbangsa. Kini jalan itu dinilai telah bergeser ke arah politik menghalalkan segala cara. Anehnya, kecurangan ternyata dianggap sebagai hal yang lumrah.
Mahfud MD dalam Seminar Nasional Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024 di UIN Syarif Hidayatullah 23 Mei 2023 kemarin menggambarkan lumrahnya kecurangan dalam Pemilu. Menurut Mahfud MD kecurangan pasti terjadi di setiap Pemilu baik yang lalu maupun yang akan datang.
Jika benar kecurangan sudah dianggap pasti dan lumrah, maka terapi khusus dan tampilnya TNI untuk mengawal kehidupan berbangsa agar beretika dengan benar merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu Mayjen Kunto harus didukung. Perjuangan melawan kecurangan harus dilakukan bersama.
Pernyataan bahwa “demi alasan pertahanan dan keamanan TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi” wajar untuk mendapat suport luas. Etika kehidupan berbangsa harus ditegakkan. TNI harus melangkah maju dengan cepat dan bergerak mengambil posisi yang lebih menentukan.
Penyelenggara negara dipandang sudah keluar dari rel keharusan untuk menjaga amanah untuk berkhidmah kepada rakyat. Praktek oligarki telah membunuh demokrasi.
Mengingat konstruktif pandangan moral Pangdam III Siliwangi, maka rakyat harus siap untuk selalu membersamai.
Tak ada plihan, dukung Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.@
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
