SIAGAINDONESIA.ID Gubernur Jawa Timur diminta bersungguh sungguh ikut mengusut dugaan korupsi kredit bodong Bank Jatim Rp 596 miliar.
“Nasabah yang juga masyarakat Jawa Timur menaruh kepercayaan dan menitipkan uangnya ke Bank Jatim dengan harapan dananya aman,” kata Presidium JatimOne, Badrus Syamsi.
Pengamat Perbankan dan aktivis anti korupsi itu beranggapan hingga saat ini tidak terlihat Gubernur Jatim gelisah dengan terulangnya kredit bermasalah di Bank Jatim itu. Dirinya membandingkan dengan kejadian rusaknya taman Bungkul beberapa waktu lalu Walikota Surabaya begitu agresif mengusut aset Pemkot rusak yang dibangun dengan APBD walaupun nilainya kecil.
“Lho ini aset Pemprov Jatim dan uang masyarakat ratusan miliar diduga dibobol kesannya adem ayem,” tukasnya.
Menurut Badrus Syamsi secara administrasi perbankan, kredit macet akan mengurangi laba Bank. Dan setiap kredit yang dikucurkan akan mencadangkan labanya, namanya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Jika tidak tertagih atau macet cadangan ini yang digunakan untuk menutup kerugian dan setiap kerugian harus dipertanggung jawabkan, tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada pelaksana, direksi harus turut serta bertanggung jawab.
“Apalagi ini duit masyarakat, perbankan itu punya sistem yang seharusnya susah untuk terjadi kesalahan,” ungkapnya.
Argumennya, manajemen resikonya berlapis, dan melibatkan banyak bagian, baik ke atas maupun ke samping, ke atas dari analis sampai ke direksi yang memiliki plafond kewenangan memutus kredit. Ke samping bagian legal (divisi hukum) dan Audit.
“Jika sampai jebol gak mungkin bagian kredit saja yang bermain sendiri,” bebernya.
“Tidak mungkin pula kacab merekayasa dokumen sendiri pasti melibatkan pusat,” tegasnya sebab lanjutnya di cabang juga ada divisi kredit, penyelia dan legal.
Hal senada diakui salah seorang mantan direksi Bank Jatim yang tidak bersedia disebut namanya. Menurutnya manajemen resiko Bank Jatim berlapis, tapi memprihatinkan masih kebobolan.
“Kemungkinannya sangat besar ada dugaan kesengajaan dan rekayasa. Beberapa case diduga memang disengaja, misalnya untuk menutupi biaya kampanye, bisa untuk mencari susukan,” ujarnya.
Sementara itu diperoleh informasi, beberapa waktu lalu direksi dan komisaris Bank Jatim membahas persoalan tersebut dengan gubernur di Grahadi. Akan tetapi, saat dikonfirmasi lewat WhatsApp tidak dibalas oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa@team
