SIAGAINDONESIA.ID Pergantian jabatan atau mutasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim terindikasi tidak wajar.
Hal ini disampaikan mantan pejabat Dinas Perikanan Jatim, Boedi Sasongko, Selasa (16/5/2023).
“Harus ada penyelidikan mulai dari proses pengusulan pengisian jabatan di DKP Jatim agar tidak menjadi preseden buruk,” kata Boedi.
Menurutnya, patut dipertanyakan bagaimana personil yang tidak mempunyai disiplin ilmu perikanan, bisa menduduki posisi strategis di DKP.
“Perikanan adalah dinas teknis, bukan dinas penghasil serta institusi yang mengedepankan pelayanan,” tegasnya.
Boedi menilai Pemprov Jatim khususnya DKP tidak mempunyai man power planning sehingga antara lain menyebabkan jenjang kepegawaian menjadi tidak jelas. Hal itu terbukti dipilihnya personil yang tidak mengerti perikanan dan ada yang minim jam terbang.
Selain jenjang karier karyawan tidak jelas, dampak psikologisnya besar dan berdampak pula pada kinerja di lingkungan DKP.
Parahnya lagi, lanjut Boedi, produksi perikanan jeblok. Menurutnya, Jawa Timur sudah kehilangan pamornya sebagai primadona dan barometer perikanan nasional.
Kata Boedi, selama tiga dekade sejak tahun tujuh puluhan, Jatim selalu berada di urutan pertama produksi perikanan nasional disusul Jateng, Jabar, Sulsel dan NTB.
“Faktanya sekarang Jatim di posisi ketiga di bawah Sulsel, NTB yang dahulu belajar perikanan dari Jatim,” ungkap mantan ASN yang termasuk salah satu perumus konsep dasar Perencanaan Pembangunan Perikanan Jawa Timur tersebut.
Panjang lebar dijelaskan Boedi, selain Samudra Hindia, Selat Bali, Selat Madura, Laut Jawa, perairan di pulau pulau kecil juga harus diperhitungkan potensinya.
“Penanganan masing masing wilayah sumber daya perikanan tidak bisa disamakan karena mempunyai spesifikasi berbeda,” lanjut mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan tersebut.
Ditambahkannya, laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali yang sudah overfishing seharusnya dikendalikan sehingga menghasilkan produk perikanan yang memiliki value added dan bisa mensejahterakan nelayan.
Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur Jatim memutasi dan melantik ratusan ASN OPD di Gedung Grahadi beberapa waktu lalu. Lebih dari 20 personil DKP Jatim menduduki posisi baru. Akan tetapi mutasi ASN tersebut diduga bermasalah karena mengabaikan senioritas, kapabilitas dan kompetensi.
Hal tersebut mengundang keresahan di lingkungan DKP sebab dari enam jabatan strategis seperti kepala bidang termasuk kepala dinas, empat diantaranya diduga tidak memiliki disiplin ilmu perikanan bahkan ada pejabat yang diimpor dari OPD lain.
Sampai berita ini diturunkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Kadis Kelautan dan Perikanan yang dikonfirmasi melalui pesan singkat belum merespon.@K
