SIAGAINDONESIA.ID Pemerintah AS resmi menerapkan tarif impor dan bea masuk terhadap barang impor dari seluruh dunia yang dikenal sebagai “tarif Trump”. Penerapan tarif Trump disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) dalam suasana yang disebut “Hari Pembebasan” atau “Liberation Day“. Trump mengeklaim, pungutan ini akan meningkatkan produksi dalam negeri dan menyamakan kedudukan dengan negara-negara lain yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap impor AS.
Mengutip Jatim Newsroom, terdapat tiga jenis komoditas unggulan perikanan budidaya di Jawa Timur yang mencapai hasil produksi paling tinggi. Ketiga komoditas tersebut ialah rumput laut dengan capaian produksi sebesar 733.368,1 Ton, bandeng dengan capaian produksi sebesar 162.788,1 Ton, dan lele dengan capaian produksi sebesar 157.770,7 Ton.
Produksi perikanan tangkap dan budidaya ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi saja melainkan juga berhasil menembus pasar luar negeri.
Hasil ekspor perikanan per provinsi periode januari hingga desember 2023, Jawa Timur menduduki peringkat 1 dengan capaian sebesar 362.294 Ton, selanjutnya disusul DKI Jakarta sebesar 207.703 Ton, Sulawesi Selatan 163.505 Ton, Jawa Barat 78.342 Ton dan Sumatera Utara sebesar 73.077 Ton.
Menanggapi hal itu salah satu eksportir udang PT. ATINA melalui Dirutnya, Harry Yuli mengatakan tidak ada yang sanggup unit Pengolahan menjual dengan tarif yang baru. Selain 32% Indonesia masih kena anti dumping tarif 3.90%.
“Jadi secara akumulatif menjadi 35.90% sedangkan margin unit pengolahan di bawah 5%. Perusahaan masih juga menghadapi Devisa Hasil Ekspor equivalent 250 ribu USD yang ditandon selama setahun,” jelasnya.
Ditambahkannya langkah-langkah efisiensi belum mampu mengcover tarif. Dari beberapa kolega menyampaikan Buyer juga ada yang minta kontrak di tunda. Namun sampai kapan juga belum tahu. Dengan situasi yang tidak kondusif ini Unit pengolahan banyak ragu untuk melakukan pembelian bahan baku.
“Jadi kemungkinan juga berdampak pada petambak hasil panennya tidak terserap,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan, perubahan market tidak bisa instant. Masing masing negara potensi pasar juga memiliki karakteristik dan special products yang berbeda juga dengan US. Langkah strategis secara cepat dari Presiden Prabowo diperlukan untuk menyelamatkan industri perikanan yang adalah industri padat karya.
”Saran kami setidaknya pak presiden bisa minta penundaan pemberlakuan tarif untuk langkah tercepat, langkah selanjutnya membentuk tim negosiasi. Selain itu internal di Indonesia diperlukan deregulasi yang dapat mendorong positif industri perikananberkembang dan efficient,” pungkasnya.
Sementara itu pemerintah menyiapkan langkah Stabilisasi Pasar hingga Percepatan Kerja Sama LN Lainya.
“Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.” Demikian dikatakan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui Siaran Pers.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/04).
Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki. Sektorsektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.
HM.02.04/114/SET.M.EKON.3/04/2025 Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/04) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.
“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Menko Airlangga.
Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.@masduki
Discussion about this post