SIAGAINDONESIA.ID Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa seharusnya mendorong upaya mewujudkan clean governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efisien, bebas Korupsi dan melayani masyarakat sepenuh hati seharusnya menjadi program prioritas Gubernur,” Demikian dikatakan Direktur Jaringan Advokasi Maritim, Laili Azis.
Menurutnya beberapa kejadian menyangkut korupsi di Jawa Timur seyogianya menjadi pelecut pencanangan budaya clean governance sebagai fondasi utama pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Program yang dicanangkan lima tahun kedepan bagus, tetapi patut disesalkan dan dipertanyakan korupsi tidak masuk. Apakah korupsi di Pemprov Jatim dianggap hal biasa?,” tanyanya.
Azis mengingatkan, soal korupsi Pemprov Jatim punya pengalaman pahit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, pertengahan Desember 2022. Salah satu yang ditangkap KPK adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
Seminggu kemudian Tim KPK menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan atas dugaan penyelewengan dana hibah. Seperti diketahui Pemprov Jawa Timur selama dipimpin Khofifah Indar Parawansa lima tahun pertama didera kasus korupsi dana hibah APBD senilai 1-2 triliun yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur, Ketua Pokmas penerima hibah serta untuk sementara menetapkan 21 tersangka.
Dana Hibah Pemprov Jatim terdiri dari Dana Hibah Pokok Pikiran (Pokir) yang dikoordinir oleh anggota DPRD Jatim dan Dana Hibah Gubernur (HG) yang disalurkan melalui Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim mempertanyakan visi misi pembangunan Jatim 2025-2030.
“Bu Khofifah selaku Gubernur Jatim diduga tidak memiliki program pemberantasan dan pencegahan korupsi padahal dalam pidatonya, program lima tahun ke depan itu diselaraskan dengan Asta Cita. Yaitu misi utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai landasan untuk mencapai visi
“Bersama Menuju Indonesia Emas 2045,” kata Sekjen LBH Maritim Oki Lukito.
Mengutip poin 7 Asta Cita menyebutkan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Hal ini perlu dipertanyakan bagaimana komitmen gubernur soal pemberantasan korupsi,” tanyanya.
Hal lain dari pidato gubernur yang disoroti LBH Maritim yaitu soal peluang Jawa Timur sebagai pemilik sumber daya manusia dan daya tarik pasar yang besar. Akan tetapi dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya alam termasuk lahan yang menuntut langkah-langkah baru kedepannya.
“Poin keterbatasan lahan dan menuntut langkah baru perlu diwaspadai dan dicermati,” Jelas Oki.
Untuk menarik investasi bukan tidak mungkin Pemprov menawarkan kepada investor peluang di pesisir dengan cara mereklamasi laut yang biayanya jauh lebih murah daripada beli tanah di darat.
“Walaupun sudah ada regulasinya yaitu Perda 10 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi bahwa tidak semua daerah pesisir bisa direklamasi akan tetapi implementasinya hal itu bisa dilanggar dan disiasati mengingat Perda tersebut dibuat salah satunya untuk kepentingan investasi,” ungkapnya.
Contoh Surabaya Waterfront Land (SWL) di Pantai Timur Surabaya.
“Berbekal surat sakti yang namanya PSN dan PKKPRL semua aturan ditabrak padahal sudah gamblang, Perda sepuluh melarang reklamasi di perairan Kenjeran yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional,” jelasnya.
Hal itu bukan hanya urusan pemerintah pusat saja. Jawa Timur nantinya juga ikut menikmati retribusi ruang laut sebagaimana diatur Perda No no 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Demikian pula di beberapa daerah pesisir lainnya seperti di sisi barat Bangkalan banyak berdiri industri galangan kapal dengan cara mereklamasi laut untuk perluasan usaha. Padahal di daerah tersebut ada yang tidak boleh direklamasi sesuai peruntukkan ruang lautnya.
Selain itu Oki Lukito menyoroti program prioritas Trans Laut. Menurutnya, pada dasarnya program prioritas yang dicanangkan gubernur Khofifah sudah dikerjakan lima tahun pertama menjabat Gubernur Jatim.
“Trans Laut sudah dikerjakan tetapi tidak fokus,” tegasnya.
Keterbatasan angkutan laut antar pulau terutama di kabupaten Sumenep menyebabkan suplai logistik ke daerah terpencil yang penduduknya tinggal di pulau pulau kecil tersendat. Akibatnya harga kebutuhan pokok di pulau pulau kecil berpenghuni di kabupaten Sumenep mahal.
“Termasuk harga bensin dan solar,” jelasnya.
Pemprov Jatim lanjut Oki Lukito yang juga Dewan Pakar PWI Jawa Timur itu, mempunyai 52 pelabuhan kecil maupun besar akan tetapi pemanfaatannya tidak maksimal atau idle capacity, tidak banyak memberikan multiplier effect kepada masyarakat sekitarnya.
“Contoh pelabuhan Probolinggo yang dikelola BUMD Jatim pendapatannya sekitar 2 miliar per tahun. Padahal potensinya besar jika dikelola secara profesional. Investasinya juga besar hampir satu triliun,” imbuhnya.
Oki Lukito juga mengatakan bahwa Kapal kargo, kapal curah basah dan kering, kapal pesiar sangat mungkin ditarik ke Probolinggo sehingga naik turun barang tidak harus ke Tanjung Perak Surabaya.
“Mengingat di sekitar lokasi pelabuhan bertumbuh pusat pusat industri dan pabrik pabrik besar yang beroperasi di PIER, ada Cheil Jedang, Indomi Sukses Makmur bersama 41 perusahaan besar lainnya serta ratusan perusahaan di hinterland Probolinggo ” imbuhnya.
Investasi yang sudah dikucurkan Pemprov Jatim untuk mengupayakan pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi agar dikunjungi kapal kapal kargo juga gagal.
Mindset Dinas Perhubungan harus diriset, jangan menghamburkan uang APBD untuk membangun pelabuhan dan tidak mampu mengoperasikan sehingga perawatannya dibebankan pula ke APBD.
Menurut Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan itu pembangunan pelabuhan di Prigi Trenggalek tidak relevan.
“Lokasinya di pantai selatan yang berombak besar, saya menyangsikan ada kapal yang mau berlabuh dan bongkar muat di sana, membangun pelabuhan harus dikaji mendalam berdasarkan kebutuhan, bukan project oriented,” tukasnya.
Ditambahkan Oki Lukito, perlu dimaknai prinsip dasar pelayaran, yaitu Ship Follow The Trade, atau kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan bukan sebaliknya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini tayang belum merespon. @masduki
Discussion about this post