Dilema Antara Gas Melon dan Kompor LIstrik

Oleh: Prihandoyo Kuswanto

SEHABIS sholat isya saya jalan menyusuri jalan Mangku Bumi Jogyakarta. Sambil melihat keramaian jalan akhirnya perut terasa lapar dan berhentilah untuk ngopi dulu dan pesan nasi goreng Pak Man.

Sambil nyruput kopi kita ngobrol ngalor ngidul. Topiknya tentang akan digantinya gas melon dengan kompor listrik.

Pak Man sudah 5 tahun jualan nasi goreng. Dia bercerita dulu bekerja di pabrik perakitan elektronik di Jakarta. Kemudian tahun 2017 kena PHK. Tidak banyak pilihan selain pulang kampung ke Jogya untuk menyambung hidup keluarga. Pilihannya berganti profesi jualan nasi goreng. Isu pergantian elpiji melon ini meresahkan pedagang makanan.

Saya rasa bukan Pak Man saja yang resah. Banyak penjual makanan akan gulung tikar. Penjual nasi goreng, tukang jual gorengan, tahu campur, tahu tek, soto, dan lain-lain.

Pokoknya semua penjual makanan yang digoreng digodok pasti terdampak Yang tidak terbayang berapa lagi jutaan orang di sektor informal yang gulung tingkar. Akibatnya tentu tidak main main. Berapa juta keluarga yang ter-PHK dari sektor informal ini. Berapa banyak keluarga, berapa banyak ibu ibu rumah tangga, berapa banyak anak anak yang akan semakin miskin dan berapa banyak anak yang kekurangan gizi.

Kebijakan mengganti gas melon itu harus dikaji benar dan apa yang akan terdampak pada masalah sosial masyarakat.

Kebijakan tiba-tiba karena produk listrik berlebih dimana KW meter 450 diganti KW 900, merupakan kebijakan sembrono dan membahayakan. Maka, akan terjadi perlawanan rakyat semesta.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar menaikkan daya listrik subsidi dari 450 volt ampere (VA) menjadi 900 VA.

Usul tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat panitia kerja (panja) asumsi dasar RUU APBN 2023 di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

Mengganti gas elpiji menjadi listrik tentu bukan hal yang sederhana seperti pikiran Banggar DPR itu butuh sosialisasi budaya memasak dengan gas elpiji mengganti dengan listrik.

Harusnya DPR sebelum melakukan usulan menaikan Kw meter melakukan kajian yang mendalam dampak yang akan terjadi pada rakyat kecil. Apa DPR menjadi tangan oligarkhy? Menghapus KW 450 itu untuk kepentingan siapa? Kemudian dilanjutkan mengganti kompor gas dengan kompor listrik proyek siapa? Kebijakan yang menyengsarakan rakyat terus saja dilakukan.

Dampak kenaikan BBM dan kenaikan kebutuhan hidup belum usai. Hal itu membuat rakyat kecil semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang digencet lagi dengan kenaikan listrik akibat listrik menjadi KW 900.

Apakah rakyat kecil ini harus dihisaf darahnya?

Sungguh kejahatan yang nyata dan itu harus dilawan. Oleh sebab itu harus ada revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila.

Gerakan kedaulatan rakyat harus segera bergerak, membesar menjadi bola salju. Tidak bisa dibiarkan kerusakan yang sudah sangat akut dan berdampak pada kehidupan rakyat.@

*) Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila