Cak Imin Ajak Intelektual Nyaleg Lewat PKB

SIAGAINDONESIA.ID Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengundang intelektual dan tokoh berintegritas untuk masuk sebagai calon legislatif (caleg) baik di tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, maupun DPR RI.

Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, saat memberikan sambutan pengarahan pada acara halalbihalal Pengurus DPC dan DPW PKB se-Indonesia secara virtual, Kamis (2/6/2022).

Menurut Cak Imin, Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh terbaik bangsa untuk melakukan penataan dan pembenahan menjadikan Indonesia negara yang bermartabat dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Saya mengundang orang-orang baik, orang-orang mulia, para intelektual, orang-orang yang bebas dari konflik kepentingan untuk masuk ke politik, menjadi caleg untuk membenahi bangsa ini kedepan,” ujar Cak Imin.

Karena itu, Cak Imin memerintahkan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid untuk menyiapkan rekrutmen caleg dan calon kepala daerah dengan memprioritaskan orang-orang yang memiliki integritas untuk membangun bangsa menuju kearah yang lebih baik.

”Rekrutmen caleg, rekrutmen calon kepala daerah harus dimulai dari niat yang tulus dan mulia. Saya minta Waketum Pemenangan Pemilu untuk menyiapkan rekrutmen caleg dengan sebuah slogan: orang-orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang mulia, mari masuk politik karena jika politik dikuasai oleh orang-orang tidak jelas akan semakin menyuramkan masa depan bangsa,” tutur cicit salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini.

Gus Muhaimin mengaku resah dengan kondisi saat ini dimana praktik politik uang (money politics) begitu dominan sehingga merusak demokrasi dan masa depan bangsa. Akibatnya, calon-calon yang memiliki kualitas, seseorang yang punya integritas, matang dalam perencanaan, tersingkir oleh orang-orang yang memiliki modal uang melimpah. ”Kita harus mulai pembenahan sistem, diawali dengan melakukan rekrutmen caleg dari sosok-sosok yang memiliki integritas tinggi,” katanya.

Jika nantinya para anggota legislatif dan kepala daerah yang terpilih adalah mereka-mereka yang memiliki integritas tinggi, dirinya sangat yakin masa depan Indonesia akan menjadi jauh lebih menjanjikan dan sejahtera. ”Tantangan kita semakin berat, tapi kita harus yakin, kita punya kemampuan, energi, mandat yang tidak main-main. Semangat yang membara, berani mati menghadapi risiko apapun. Kita punya arah, visi misi menuju kemuliaan hidup, menuju bangsa yang beradab. Jangan ragu dengan keadaan kita,” ungkap Gus Muhaimin membakar semangat para pengurus PKB di semua tingkatan.

Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin mengutip kritik yang berani dari tokoh Orde Baru yang juga mantan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita bahwa Reformasi yang telah berlangsung selama 24 tahun, justru melahirkan oligarki bahkan kleptokrasi. ”Pak Ginandjar dengan sangat berani menyatakan bahwa hari ini conflict of interest terjadi dalam pengelolaan pemerintahan, kementerian, termasuk di daerah,” katanya.

Gus Muhaimin mengatakan bahwa kritik keras dari Ginandjar tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, para kepala daerah baik bupati, walikota ataupun gubernur yang terpilih karena uang maka mereka hanya akan tunduk dan taat kepada pemodal dan investor. Pernyataan Ginandjar bahwa praktik kleptokrasi atau ”birokrasi maling” harus dijadikan sebagai cambuk untuk membenahi sistem yang ada saat ini.

”Pernyataan Pak Ginandjar pertama harus jadi cambuk buat PKB dan bangsa ini untuk menata, menyempurnakan. Kita harus benahi sistemnya. Sebab kalau sistemnya salah, pemberantasan korupsi tak akan berhasil. Perubahan-perubahan yang ada hanya tumpul dan merusak dari dalam,” katanya.

Rusaknya sistem birokrasi, seperti yang disampaikan Ginandjar, kata Gus Muhaimin, harus dicarikan cara untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. ”Caleg-caleg yang nggak punya uang akan suram masa depannya jika kondisi yang ada tidak berubah. Caleg-caleg yang nggak punya uang sulit untuk terpilih,” tuturnya.

Disisi lain, mereka yang terpilih karena uang dipastikan akan terlibat dalam konflik kepentingan dalam setiap kebijakan publik yang diambil.

”Korupsi APBN, korupsi APBD itu berbahaya, tapi yang lebih membahayakan lagi adalah membuat kebijakan yang di dalamnya ada conflict of interest. Membuat kebijakan karena pesanan pemodal, itu sangat berbahaya,” tandas Wakil Ketua DPR RI [email protected]