Batalkan Polisi RW Fadil Imran, Bakal Digunakan Untuk Pilpres 2024

Oleh: Asyari Usman

HATI-hati dengan gagasan Kabaharkam (Kepala Badan Pemelihara Keamanan) Polri Komjen Fadil Imran untuk menempatkan polisi di setiap RW di seluruh Indonesia. Kebijakan ini sangat berbahaya. Banyak mudarat penugasan Polisi desa itu.

Alasan Komjen Fadil, Polisi RW akan menjaga ketenteraman di lingkungan desa atau kelurahan. Kalau ada perkara bisa cepat dilaporkan. Bisa juga untuk mencegah kejahatan.

Idealnya memang seperti itu. Tapi, untuk saat ini Polisi tidak bisa dipercaya. Sebab, mentalitas Ferdy Sambo (pembeking judi) atau Teddy Minahasa (agen narkoba) masih sangat kental di tubuh Kepolisian.

Kalau ada yang mengatakan Polisi sekarang sudah bagus, keliru total. Memang sebagian kecil baik-baik. Saya kenal dengan beberapa orang polisi yang baik dan yang kelihatan baik. Mayoritas polisi, bagi saya, tidak bisa dipercaya.

Polisi RW hanya akan menjadi momok bagi masyarakat. Bukan solusi. Sangat mungkin Polisi RW akan difungsikan sebagai intel. Yang tujuannya memperkuat orang-orang yang sedang berkuasa. Termasuk untuk melanggengkan kekuasaan yang zalim saat ini.

Sampai hari ini, Polri masih senang memihak kepada para penguasa tertinggi. Mereka bukan melayani rakyat. Jadi, program Kepolisian seperti ini –-apalagi menjelang pemilu-pilpres– hampir pasti ada kaitannya dengan kepentingan para penguasa tertinggi itu.

Polisi RW akan membuat suasana tak nyaman di lingkungan pedesaan, terutama. Kehadiran mereka akan membuat rakyat terkekang.

Pastilah rakyat tidak berani lagi berdikusi bebas tentang capres, tentang parpol, tentang korupsi. Mereka tak berani lagi berbicara tentang Polisi yang membeking perjudian, tentang Polisi yang menjadi penjual narkoba, dan lain-lain.

Bahaya lain dari kehadiran Polisi RW adalah pembelahan masyarakat. Para Polisi RW boleh jadi akan membina orang-orang tertentu untuk “membantu” mereka.
Jadilah nanti warga curiga pada sejumlah orang yang dianggap dekat dengan Polisi RW. Lama-kelamaan bisa menimbulkan ketegangan di desa.

Para Polisi RW juga bisa menyalahgunakan wewenang. Mereka bisa saja mencari peluang untuk memeras warga melalui kasus-kasus pidana. Bahkan bisa pula terlibat jual-beli narkoba.

Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah persepsi orang bahwa Fadil Imran menempatkan Polisi RW di setiap desa atau kelurahan dalam rangka pilpres 2024. Pantas dicurigai Polisi RW itu nanti akan menjalankan misi untuk memenangkan capres yang diinginkan Presiden Jokowi.

Polisi sudah pernah berpihak dalam pemilu. Pilpres 2019 membuktikan keberpihakan Kapolri dan Polri kepada Jokowi.

Kita juga perlu menyoroti motif lain Komjen Fadil Imran. Berbagai sumber mengatakan Fadil berambisi menjadi Kapolri. Barangkali saja program Polisi RW itu yang diandalkannya untuk membuat Jokowi terkesan.

Bisa saja Jokowi menunjuk Fadil untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jangan-jangan Fadil sudah menjelaskan kepada Jokowi tentang “khasiat” Polisi RW untuk memenangkan capres pilihan Pak Boss.

Polisi RW harus dibatalkan karena mudaratnya akan lebih besar. Berbahaya sekali. Program ini sangat mudah disalahgunakan oleh para penguasa tertinggi untuk tujuan politik.

Indonesia tidak memerlukan Polisi RW. Program ini akan menambah beban APBN. Seratus persen buang-buang duit. Tidak ada gunanya kecuali untuk jembatan Fadil menuju kursi Kapolri dan alat Jokowi untuk pilpres 2024.

Banyak yang lebih mendesak dari Polisi RW. Rakyat miskin bertambah terus, pelayanan kesehatan makin parah, jalan provinsi dan kabupaten rusak berat di seluruh pelosok negeri.@

*) Jurnalis Senior Freedom News