SIAGAINDONESIA.ID Kerja bareng BNI, bankjatim hadirkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) berlangsung di Ballroom Hotel Grand Padis Bondowoso, Rabu (15/05/2024) lalu.
Peluncuran tersebut dihadiri Pj. Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto, Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin, berikut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Gunawan.
Zulhelfi menyampaikan, KKPD ini membawa banyak manfaat. Diantaranya mempermudah pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan. Lalu, esensi dari KKPD itu sendiri tentunya mampu membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akuntabel, transparan, lebih cepat, birokrasi tak terlalu panjang dan terpenting potensi terjadinya fraud bisa diminimalisir.
”Melalui penggunaan KKPD bisa mempersingkat administrasi sebab hanya gesek saja. Selain itu, setiap detail pembelanjaan melalui KKPD terekam semua sehingga ini bisa menjadi benteng untuk pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat,” tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima SIAGAINDONESIA.ID, Sabtu (18/05/2024).
Ia menegaskan, penerapan digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti saat ini. Sebab adanya digitalisasi, bisa mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk mendorong transparansi dan percepatan transaksi pemerintah daerah.
”Sebagai informasi, penggunaan KKPD oleh pemerintah daerah ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Nah, KKPD tersebut bisa digunakan untuk pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Ini membuktikan bahwa bankjatim siap untuk mendukung program kerja pemerintah daerah. Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bondowoso dan Jawa Timur,” terang Zulhelfi.
Bambang Soekwanto juga menyatakan, penggunaan KKPD di Kabupaten Bondowoso akan terus didorong sehingga seluruh perangkat daerah bisa memanfaatkannya. Pihaknya juga berharap dengan adanya KKPD ini bisa meningkatkan serapan anggaran di Kabupaten Bondowoso.
”Yang terpenting lagi perangkat daerah yang menyelenggarakan KKPD ini juga harus mengawasi penggunaannya. Dan kami juga berharap penggunaan KKPD bisa melibatkan produk lokal terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa,” pungkas Bambang.@AM
